0%
logo header
banner dprd makassar
Jumat, 02 September 2022 19:51

Minta Keadilan, Pedagang Pasar Butung Temui Rudianto Lallo

Minta Keadilan, Pedagang Pasar Butung Temui Rudianto Lallo

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo Terima Audiens Pedagang Pasar Butung di Ruang Rapat Gedung DPRD Makassar, Jumat (2/9)

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Sejumlah pedagang Pasar Butung tidak terima dikeluarkan paksa dari lapak mereka. Demi mendapat keadilan, mereka bertemu langsung Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo.

Aspirasi mereka pun diterima langsung oleh Rudianto Lallo. Terutama terkait intimidasi dan perlakuan sewenang-wenang oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya pengelola.

Pengelola tersebut adalah Andry Yusuf. Oknum yang sementara dijadikan DPO oleh Kejaksaan Nergeri Makassar.

Baca Juga : Rudianto Lallo Sebut GSSB Kegiatan Positif, DPRD Makassar Siap Dukung Pemerintah Kota

Rudianto Lallo merespon keluhan pedagang Pasar Butung agar Pemerintah dalam hal ini Perumda Pasar Makassar melakukan bersih-bersih di dalam Pasar. Apalagi terdapat pengakuan pedagang adanya pengusiran atau dikeluarkan secara paksa oleh si DPO Andry Yusuf dengan alasan tidak jelas.

“Atas adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Andry Yusuf dan sudah jadi DPO atas dugaan korupsi dana sewa lods dan jasa produksi di Pasar Butung, maka menjadi waktu yang pas pemerintah untuk melakukan evaluasi besar-besaran,” kata Rudianto Lallo, Jumat (2/9).

Politisi Partai NasDem itu juga meminta kepada penegak hukum agar melakukan langkah penekahan hukum secara tegas, atas dugaan kasus ini.

Baca Juga : Rudianto Lallo Masif Konsolidasi Calon Pengurus IKA Unhas Makassar Jelang Pelantikan

“Bukannya menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar tapi malah memberikan kerugian yang sangat besar yang diduga dilakukan oknum,” ujarnya.

RL–sapaan Rudianto Lallo meminta Komisi B dan Perumda Pasar melakukan evaluasi atas permasalah yang selama ini tak kunjung menemui titik temu antara pengelola dan Pedagang. Rudianto Lallo berharap pedagang harus mendapat jaminan beraktifitas, bukan dilakukan pengusiran dan semacamnya.

Baca Juga : Dukung Pengembangan Pariwisata, Walikota Apresiasi DPRD Makassar di Momen Paripurna

“Saya harapkan penegak hukum kita memperhatikan hak-hak pedagang atau masyarakat yang ada dilingkup pasar. Mereka para pedagang ini sangat membantu pemerintah, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan,” paparnya.

Sementara itu, Komisi B DPRD Makassar, Wiliam Laurin turut persilahkan penegak hukum melakukan penelusauran hingga tuntas, agar tidak ada lagi oknum yang berani melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pedagang.

“Momentum ini cukup bagus, dengan masuknya Andry Yusuf selaku DPO maka seharusnya pemerintah menata ulang semuanya, termasuk melihat kembali perjanjian kontrak, jika ada hal yang merugikan pedagang, maka dapat dilakukan adendum,”ujarnya.

Baca Juga : Pemkot-DPRD Makassar Sepakati Rancangan KUA-PPAS APBD 2023

Lanjut Politisi PDIP itu, pihaknya tidak akan tinggal diam, dalam waktu yang tidak lama akan melaksanakan evaluasi, PD Pasar dan Pengelolah Pasar akan dipanggil duduk bersama-sama mencari solusi terbaik untuk pedagang.

“Sebagai mitranya PD Pasar, tentunya kami akan menekankan agar para direksi ini benar-benar bekerja, jangan hanya ikut lelang terpilih dan tidak menjalankan tanggungjawabnya,”tambahnya.

Agar dapat melakukan evaluasi lebih tajam, Wilian meminta kepada pedagang membantunya dengan menyiapkan seluruh berkas-berkas, lengap, termasuk perjanjian dan bukti pembayaran pajak ataupun retribusi yang selama ini dibayarkan.

Baca Juga : Pemkot-DPRD Makassar Sepakati Rancangan KUA-PPAS APBD 2023

Dengan kondisi seperti sekarang, maka PD Pasar dan pedagang sangat di rugikan, saatnya kita lakukan perubahan,” paparnya.

Sementara itu, Perwakilan pedagang, Ariadi menyampaikan sejumlah aspiranya, menurut dia sejak Andry Yusuf yang sementara ini jadi DPO Kejari Makassar, maka sejak itu tata kelola Pasar Butung mulai hancur.

“Tedesius yang ada. banyak pedagang tanpa alasan usir paksa denga cara lods disegel,”kata Asriadi.

Baca Juga : Pemkot-DPRD Makassar Sepakati Rancangan KUA-PPAS APBD 2023

Olehnya itu, dia berharap pemerintah mengambil alih pengelolaan pasar butung secepat mungkin sebelum tambah hancur. karena hampir semua pedagang mulai resah.

“Ada lods disegel yang didalamnya terdapat pakaian dengan nilai ratusan juta, ini kami inginkan agar secepatnya dapat diambil alih oleh Pemerintah, agar semua pedagang yang pernah tergusur bisa kembali berjualan,” ujarnya.(*)