MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menertibkan belasan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas trotoar Jalan Sultan Alauddin, Rabu (28/1).
Penertiban PKL yang sudah puluhan tahun berdiri di trotoar ini merupakan upaya menjaga estetika kota sekaligus mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.
19 lapak yang ditertibkan Pemerintah Kecamatan Rappocini berada di depan UIN Alauddin Makassar tepatnya di sepanjang Ruko Permatasari.
Baca Juga : Penertiban PKL di Tallo Berlanjut, Pemerintah Siapkan Solusi Relokasi Lewat Kawasan CFD Jalan Sunu
Penertiban dipantau langsung oleh Camat Rappocini, Muhammad Aminuddin, bersama personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.
Camat Rappocini, Muhammad Aminuddin, menegaskan bahwa pembongkaran lapak dilakukan secara mandiri oleh pedagang sebagai tindak lanjut surat teguran yang telah dilayangkan sebelumnya.
Juga sebagai upaya penegakan Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Pelindungan Masyarakat.
Baca Juga : Pemkot Makassar Tertibkan Lapak PKL di Jalan Tinumbu Tanpa Gejolak
“Penataan ini, kami lakukan untuk mengembalikan fungsi pedestrian serta menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Aminuddin.
Ia menilai, keberadaan lapak-lapak tersebut tidak hanya mengganggu fungsi trotoar sebagai ruang pejalan kaki, tetapi juga menutup saluran drainase dan merusak estetika kawasan jalan protokol.
Kondisi ini kerap menimbulkan kesan semrawut dan berpotensi memicu persoalan lingkungan, terutama saat musim hujan.
Baca Juga : 40 PKL di Jalan Tinumbu Bongkar Lapak Secara Mandiri, Tanpa Konflik
“Kami harapkan dapat mengembalikan fungsi pedestrian dan drainase, sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata dan nyaman agar terlihat estetika,” tuturnya.
Pembongkaran lapak yang dilakukan para pedagang secara mandiri dengan pengawasan aparat, sebagai bagian dari upaya pendekatan persuasif yang tetap mengedepankan ketertiban umum dan kepentingan bersama.
Sebelum dilakukan pembongkaran, pihak pemerintah setempat telah beberapa kali memberikan peringatan secara persuasif.
Baca Juga : Lagi, Delapan Lapak Pedagang di Kecamatan Tallo Ditertibkan
“Sudah empat kali kami lakukan teguran secara pendekatan humanis. Tiga kali oleh pihak Kelurahan Gunungsari dan satu kali oleh kami di Kecamatan Rappocini. Jadi penertiban ini bukan dilakukan secara tiba-tiba,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aminuddin membeberkan keberadaan lapak-lapak PKL di sepanjang trotoar Jalan Sultan Alauddin telah berlangsung cukup lama, yakni sekitar 20 tahun.
Meski telah ditertibkan , pemerintah tak lantas lepas tangan. Pihaknya, tengah menyiapkan opsi relokasi ke sejumlah titik yang dinilai lebih representatif.
Baca Juga : Lagi, Delapan Lapak Pedagang di Kecamatan Tallo Ditertibkan
Namun, ia tidak menampik prosesnya tidak mudah mengingat keterbatasan lahan di wilayah Rappocini.
“Kami tetap memikirkan solusi relokasi lebih bagus bagi pedagang. Di Kecamatan Rappocini sangat sulit menemukan lahan kosong yang tidak memiliki pemilik atau lahan milik pemkot yang bisa menampung seluruh PKL,” terangnya.
Kendati demikian, pihaknya memastikan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik, agar penataan kota dapat berjalan seimbang dengan keberlangsungan usaha para pedagang.
Baca Juga : Lagi, Delapan Lapak Pedagang di Kecamatan Tallo Ditertibkan
Ia juga menegaskan, penertiban ini bukan untuk mematikan mata pencaharian masyarakat, tetapi untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya.
“Kami memastikan akan ada sulusi bagi pedagang, kami sementara siapkan. Karena ruas jalan itu, trotoar kita ingin menciptakan lingkungan kota yang tertib, aman, dan nyaman,” pungkas Aminuddin. (*)
