MAKASSAR, KATABERITA.CO – Inspektur Daerah Kota Makassar Dr. A. Asma Zulistia Ekayanti, S.E., M.M., CGCAE, dinyatakan kompeten dalam Sertifikasi Certified Government Risk Executive (CGRE) yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pelatihan dan sertifikasi tersebut dilaksanakan di Government Internal Audit Corporate University (GIA Corpu) BPKP, Ciawi, Bogor. Kegiatan tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari unsur pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Peserta adalah para pejabat Eselon I dan II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan beberapa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Baca Juga : Bapenda Makassar Tata Reklame: Percantik Wajah Kota dan Tingkatkan Pendapatan
Perwakilan Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari unsur Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala Badan/Dinas.
Sertifikasi CGRE dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi unsur pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membangun dan menyelenggarakan tata kelola Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi eksekutif agar mampu menyusun serta menetapkan kebijakan implementasi MRPN LS secara efektif sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan dan sasarannya.
Baca Juga : 150 Penari Binaan Disbud Makassar Bakal Hibur Presiden di Puncak HUT Kemerdekaan ke-81 di Istana Negara
Asma Zulistia mengatakan sertifikasi CGRE merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat penerapan manajemen risiko pada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Manajemen risiko berperan besar dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif. Untuk menciptakan budaya risiko tentu harus dimulai dengan meningkatkan kompetensi terkait manajemen risiko.
Eka–sapaan akrabnya–menambahkan, harapannya pada akhirnya seluruh pemilik risiko di Pemkot Makassar, dalam hal ini seluruh Kepala SKPD dan para eselon III sebagai Lini I, jajaran Asisten sebagai Lini II maupun Inspektorat selaku Lini III juga memiliki kompetensi manajemen risiko yang baik sehingga sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar dapat berjalan maksimal.
Baca Juga : Pastikan Tak Ada Masalah Hukum, Sekda Makassar Koordinasi Proyek PSEL ke BPKP Sulsel
“Manajemen risiko harus menjadi bagian dan terintegrasi dalam setiap proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan tahap evaluasi,” paparnya.
“Nah, dengan menerapkan manajemen risiko, kita dapat mengantisipasi berbagai risiko, memperkuat pengendalian, dan memastikan program pemerintah memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya. (*)
