MAKASSAR, KATABERITA.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Makassar menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu diungkapkan dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Kota Makassar yang dibacakan juru bicara Fraksi PKS, Hartono, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Senin (1/7).
Hartono menyampaikan bahwa beberapa BUMD seperti PD Parkir, PD Pasar, dan PDAM Makassar masih perlu melakukan pembenahan agar mampu meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan usaha.
“Kontribusi BUMD belum maksimal. Kami menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen serta inovasi layanan, termasuk digitalisasi sistem pembayaran,” kata Hartono.
Contohnya, yaitu praktik retribusi parkir yang dinilai memberatkan dan tidak efisien.
Bahkan menurutnya, kendaraan yang parkir hanya untuk sekadar singgah di ATM juga dipungut retribusi parkir.
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Jadwalkan Ulang RDP Usai Manajemen PT GMTD Absen
“Hal-hal seperti ini harus dievaluasi secara adil dan transparan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga melihat bahwa potensi pajak dan retribusi daerah belum tergarap maksimal.
Pajak reklame dan parkir, serta retribusi dari terminal dan pasar tradisional, menurut Hartono, belum dikelola secara optimal.
Baca Juga : Sah! APBD Perubahan 2025 Makassar Rp5,1 Triliun
“Ini menandakan perlunya sistem yang lebih transparan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pemungutan,” jelasnya.
Termasuk struktur pendapatan daerah yang dinilai masih terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemkot Makassar menyusun strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Baca Juga : Andi Hadi Ibrahim Dorong Percepatan Pengesahan Ranperda Kearsipan
“Kami mengusulkan perluasan digitalisasi PAD melalui integrasi sistem e-payment dan data antar-SKPD, serta audit menyeluruh terhadap BUMD yang stagnan,” tutup Hartono.
