MAKASSAR, KATABERITA.CO – DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar melakukan penandatanganan nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2022, Senin, (19/9/2022).
Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo memimpin langsung penetapan terebut. Turut mendampingi, Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, dan Andi Nurhaldin Halid.
Juga dihadiri langsung, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto. Juga jajaran OPD lingkup Pemkot Makassar.
Baca Juga : Sah! APBD-P 2026 Makassar Rp5,2 Triliun
Juru Bicara Badan Anggaran Mario David mengatakan, ada beberapa pergeseran anggaran dibeberapa OPD. Khususnya di OPD yang menangani beberapa pekerjaan fisik.
Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), hingga Dinas Koperasi dan UKM.
“Mereka rata-rata mengerjakan proyek fisik dan tidak bisa dilanjutkan di perubahan,” ucap Mario David usai Rapat Paripurna, Senin (19/9/2022).
Baca Juga : Fraksi PKS DPRD Makassar Apresiasi Kinerja Munafri Arifuddin, Ekonomi Tumbuh 7,04 Persen
Anggaran Dinas PU paling banyak mengalami pergeseran, dikurangi sebesar Rp261 miliar.
Diketahui, pagu anggaran Dinas PU pada pokok 2023 mencapai Rp 899,2 miliar.
Ada dua kendala beberapa OPD diatas dikurangi anggarannya, pertama karena perencaan yang kurang mantap
Baca Juga : IGS 2026 Hadirkan Delegasi Internasional, DPRD Optimistis Perluas Kerja Sama Global
Kedua alas hak masih bermasalah sehingga menghambat berjalannya program.
“Banyak SKPD yang punya anggaran fisik tapi tidak ada perencanaannya,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Banggar juga memberikan beberapa masukan kepada Pemkot Makassar untuk mempercepat penyerapan anggaran dan pendapatan daerah.
Beberapa diantaranya, perlu pembuatan Perda reklame serta memperkuat Perwali yang ada untuk menambah PAD.
Legislator NasDem Makasar ini juga memberi masukan kepada Dinas Sosial untuk melalukan pemutakhiran data warga miskin agar bantuan sosial tepat sasaran.
“Perlu ada musyawarah hingga tingkat bawah, Dinsos harus menyetor daya penerima bantuan untuk melihat layak atau tidaknya Meraka mendapat bansos,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan akan menerima dan mempertimbangkan seluruh rekomendasi Banggar untuk kemajuan Pemkot Makassar.
Ia memberi atensi kepada seluruh OPD untuk segera menjalankan program prioritas Pemkot.
“Program yang ada di RPJMD itu yang paling penting untuk dijalankan,” pungkasnya.
