MAKASSAR, KATABERITA.CO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar memiliki aplikasi Anrong atau Application Unification Real Time On Government.
Aplikasi yang diluncurkan pada awal Juni lalu itu merupakan bentuk implementasi untuk mewujudkan program ‘Makassar Menuju Kota Metaverse’.
Kepala Diskominfo Makassar, Mahyuddin mengatakan aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintah secara digital.
Baca Juga : Pemkot Makassar Raih Golden Trophy Top Digital 2025 Komdigi RI
“Kami menyatukan seluruh aplikasi OPD Pemkot Makassar dalam satu platform. Itu melalui aplikasi Anrong,” kata Mahyuddin, Jumat (24/6).
Mahyuddin menjelaskan aplikasi ini menggabungkan seluruh produk layanan publik berbasis aplikasi secara realtime yang ada di semua OPD Pemkot Makassar.
Bahkan kedepannya akan melahirkan 3D World Creative Space, Marvec, Makaverse dan Cyber Army to Expand information (CANI). Ia menargetkan platform tersebut rampung tahun ini.
Baca Juga : Makassar Unjuk Kiprah di ASCC 2025 Yokohama, Munafri Tandatangani Deklarasi Kota Sirkular Asia
“Sementara kami siapkan platformnya, kami menyatukan dulu aplikasi yang ada masing-masing OPD. Diusahakan tahun ini rampung,” tuturnya.
Kata dia, pemerintah kota saat ini memiliki 76 aplikasi. Jumlah itu masih alam bertambah mengingat akan lahir inovasi baru pasca rapat koordinasi khusus (rakorsus) Maret lalu.
Lanjut Mahyuddin menjelaskan metaverse akan memberikan pelayanan satu kali 24 jam. Itu dilakukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan.
Baca Juga : Diskominfo Makassar Gelar Sosialisasi SPLP, Tingkatkan Integrasi Layanan Publik
Metaverse juga dapat memberikan informasi terhadap program pemerintah dan menjadi wadah promosi sebelum wisatawan baik manca negara, domestik, atau bahkan investor sebelum datang ke Makassar.
“Mereka akan paham kondisi Makassar seperti apa, keunggulan Makassar ditampilkan secara virtual atau via aplikasi,” tegasnya.
Beberapa layanan yang bisa diakses melalui aplikasi Anrong, seperti administrasi pemerintah terintegrasi, layanan publik pemerintah terintegrasi (SSO).
Baca Juga : Disperkim Makassar Perkuat Sinergi dengan Perguruan Tinggi untuk Penataan Ruang dan Permukiman
Kemudian, interoperbilitas data informasi, verifikasi data dan informasi terintegrasi, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi terintegrasi, serta isu layanan terkait pemantauan tren isu sosial.
