0%
logo header
Rabu, 02 November 2022 16:40

Dewan Makassar Minta Tim Pansel Asesmen Kasek Profesional Tanpa Intervensi

Dewan Makassar Minta Tim Pansel Asesmen Kasek Profesional Tanpa Intervensi

Gedung DPRD Kota Makassar

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Tim Panitia Seleksi (Pansel) asesmen Kepala Sekolah (Kasek) di Kota Makassar resmi terbentuk. Mereka akan melaksanakan tahapan penentuan calon kasek meliputi tingkat sekolah dasar dan sekolah menegah pertama.

banner pdam

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan, pihaknya meminta tim Pansel asesmen Kasek agar bekerja profesional tanpa ada intervensi. Harapannya, semua tahapan bisa berjalan tanpa kendala

“Yang kita harapkan dari asesmen ini bagaimana bejalan profesional tanpa adanya intervensi. Hal ini perlu diperhatikan Dinas Pendidikan selaku leading sektor,” jelas Andi Hadi Ibrahim Baso, Rabu (2/11).

Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Jadwalkan Ulang RDP Usai Manajemen PT GMTD Absen

“Kami tidak mau calon kepsek diintervensi. Saya merasa sedih kalau kepsek punya kompotensi tidak dipakai karena intervensi. Kami wanti-wanti Disdik lakukan secara profesioan libatkan akademisi, jangan ada titipan, apalagi bayar-membayar,” tambahnya.

Politisi PKS itu menyebutkan, pentingnya asesmen kompetensi calon kepsek. Pasalnya mereka penentu sekolah yang berkualitas khususnya di Kota Makassar.

Dia menilai sekolah yang berkualitas akan tumbuh dan berkembang apabila kepsek dan tenaga guru yang lain mempunyai kompetensi yang mumpuni.

Baca Juga : Sah! APBD Perubahan 2025 Makassar Rp5,1 Triliun

“Tentu kita ingin asesmen kepsek punya SDM bagus, punya moral bagus, kita tidak mau sembraut dalam seleksi ini. Tentu guna menghasilkan kompotensi bagus,” jelasnya.

Dia meminta masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait kepsek yang punya rapor merah untuk ditindaklanjut ke Walikota. Pasalnya hal itu sangat perlu untuk mengukur rekam jejak pemimpin sekolah.

Baca Juga : Fraksi PKS Soroti Kinerja BUMD dan Rendahnya Kontribusi terhadap PAD Makassar

“Sangat penting pemantau dan laporan masyarakat apalagi era keterbukaan, masyarakat perlu di dengar untuk aspirasi. Kami sepakat masyarakat dilibatkan dan Dewan pendidikan juga,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir menyebutkan jika pendidikan adalah pondasi utama bagi kemajuan suatu daerah.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas Guru dan kepsek di dunia pendidikan harus terus dilakukan agar kota Makassar mampu bersaing dengan daerah lainnya.

Baca Juga : Andi Hadi Ibrahim Dorong Percepatan Pengesahan Ranperda Kearsipan

“Asesmen kepsek di Kota Makassar adalah proses tahapan dapat kepsek ideal, secara objektif dan transparan. Jangan ada kong kali kong,” tukas Abdul Wahab Tahir.

Politisi Golkar itu menerangkan pentingnya pendidikan sehingga butuh inovasi baru dari kepsek selaku pimpinan agar proses pembelajaran menjadi hal yang sangat menentukan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dengan demikian, kepsek dan guru memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peran guru tidak hanya merancang dan melaksanakan pembelajaran saja, tetapi juga melakukan asesmen proses dan hasil belajar.

Baca Juga : Andi Hadi Ibrahim Dorong Percepatan Pengesahan Ranperda Kearsipan

“Kan asesmen merupakan upaya dalam mengumpulkan, mengkaji mengenai program-program pendidikan yang dilakukan. Apa dilakukan kepsek nanti, dan apa inovasi mereka kedepan,” tuturnya.

Tujuan asesmen, kata dia, adalah meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran. Maka asesmen wajib memperhatikan seluruh aspek yang akan diukur agar mampu memberikan gambaran sasaran yang dituju dengan tepat.

“Ada prasyasarat mutrak seluruh kepsek punya sertifikat, semua kepsek diperhatikan. Alat asesmen yang dikembangkan diharapkan mampu mengatasi persoalan kedepan,” bebernya.

Baca Juga : Andi Hadi Ibrahim Dorong Percepatan Pengesahan Ranperda Kearsipan

Dia meminta agar asesmen ini tidak berdampak pada kepsek di sekolah pengerak SD dan SPM yang mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) agar jangan diganti.

“Semua kepsek sekolah pengerak SD dan SMP yang mendapat pengakuan dari kementerian pendidikan agar jangan diganti kepseknya. Jangan terjadi kasus di tanah toraja diatahan semua anggaran BOS dan lainya oleh pusat,” ungkapnya. (*)