0%
logo header
Rabu, 06 Maret 2024 14:13

Bappeda Makassar Gelar Musrenbang RKPD 2025, Selaraskan Program Pemerintah Kota dan Provinsi

Kapala Bappeda Makassar Andi Zulkifli Nanda
Kapala Bappeda Makassar Andi Zulkifli Nanda

Musrenbang RKPD 2025 dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan dihadiri oleh perwakilan dari Pemprov Sulsel, jajaran forkopimda Kota Makassar, seluruh OPD, Camat dan Lurah se-Kota Makassar.

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapenda) Makassar menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, di Hotel Claro, Rabu (6/3).

banner pdam

Musrenbang RKPD ini dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan dihadiri oleh perwakilan dari Pemprov Sulsel, jajaran forkopimda Kota Makassar, seluruh OPD, Camat dan Lurah se-Kota Makassar.

Kepala Bappeda Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Musrenbang RKPD 2025 mengusung tema yakni Percepatan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Baca Juga : Pejabat Pemkot Makassar Belajar ke Kota Maniwa Jepang, Ingin Adopsi Program Zero Carbon City

Kata dia, tema ini dilatarbelakangi adanya beberapa permasalahan pembangunan dan isu strategis dari pemerintah daerah yang menjadi fundamental dari esensial fokus pembangunan.

Seperti konsep Low Carbon City dengan Metaverse yang mendukung pencapaian visi-misi Pemkot Makassar serta sasaran pembangunan daerah.

Juga pertumbuhan ekonomi yang merata, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, akses yang merata, keadilan sosial, inovasi dan teknologi, kemitraan dan kolaborasi, serta penguatan kapasitas.

Baca Juga : Pemkot-DPRD Makassar Sepakati Anggaran Hibah Dukung Pembangunan Stadion Lewat Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS APBD-P 2024

“Tujuan dari Musrenbang RKPD ini yaitu menyepakati permasalahan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah, serta menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi,” kata Andi Zulkifli Nanda.

Selain itu melakukan klarifikasi program dan kegiatan sub kegiatan yang merupakan kewenangan dari pemerintah kota dengan program kegiatan yang diusulkan kelurahan berdasarkan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan.

“Outputnya yang diharapkan adalah hasil kesepakatan penyelarasan serta klarifikasi program dan kegiatan yang diusulkan dari Musrenbang kecamatan dengan program kegiatan OPD, serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD Makassar,” tutupnya.