MAKASSAR, KATABERITA.CO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda M) Kota Makassar terus mengintensifkan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengejar target penerimaan hingga akhir Desember 2026.

Sejumlah langkah strategis dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, mulai dari penguatan pengawasan hingga peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh potensi pendapatan daerah agar dapat dimaksimalkan menjelang penutupan tahun anggaran.
Baca Juga : Pekan Kedua November, Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Capai 76 Persen
Menurutnya, optimalisasi PAD membutuhkan sinergi seluruh jajaran Bapenda serta dukungan masyarakat dan pelaku usaha melalui kepatuhan membayar pajak.
“Kami terus berupaya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang ada. Sisa waktu hingga akhir Desember 2026 akan dimanfaatkan untuk mengintensifkan berbagai langkah agar target PAD dapat tercapai,” ujar Andi Asminullah.
Ia menegaskan, upaya peningkatan penerimaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memastikan pengelolaan pajak daerah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Makassar.
Baca Juga : Bapenda Makassar Terima Kunjungan Kerja DPRD Kota Palopo
Bapenda Makassar berharap, melalui optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, realisasi PAD hingga akhir tahun dapat terus meningkat dan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik di Kota Makassar.
Diketahui, hingga pekan kedua November capaian realisasi PAD Kota Makassar berada di angka Rp1,63 triliun. Mayoritas bersumber dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 36,98 persen atau Rp604,5 miliar.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 18,82 persen atau Rp307,57 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 16,52 persen atau Rp270,10 miliar, Opsen PKB 16,15 persen atau Rp263,97 miliar.
Baca Juga : Bapenda Makassar dan Kejari Perkuat Penegakan Kepatuhan Pajak
Opsen BBKNB 7,33 persen atau Rp119,85 miliar, Pajak Reklame 3,42 persen atau Rp55,8 miliar, serta retribusi jasa usaha Rp7 miliar lebih dan Pajak Air Tanah (PAT) Rp5 miliar lebih.

