MAKASSAR, KATABERITA.CO – DPRD Kota Makassar mendukung rencana pemekaran Kecamatan Biringkanaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
Pemekaran dinilai dapat mendekatkan akses layanan pemerintahan kepada masyarakat, khususnya warga yang bermukim jauh dari kantor kecamatan.
Dukungan tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain.
Baca Juga : Sidak THM, DPRD Kota Makassar Temukan Pekerja di Bawah Umur
Politikus Partai Demokrat itu menilai, pemekaran wilayah menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi pemerintahan di Kecamatan Biringkanaya.
“Yang paling urgen itu pelayanan. Kami sangat mendukung pemekaran tersebut kalau sifatnya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Tri Sulkarnain, baru-baru ini.
Menurut Tri, wilayah Kecamatan Biringkanaya terbagi dalam dua bagian, sedangkan mayoritas penduduk berada di wilayah yang tidak berdekatan dengan kantor kecamatan.
Baca Juga : Komisi A DPRD Kota Makassar Pertanyakan Kepatuhan Perizinan Usaha Hiburan Malam
Bahkan, terdapat kelurahan yang secara administratif masuk wilayah Biringkanaya, tetapi aksesnya lebih dekat ke Kecamatan Tamalanrea.
Pemkot Makassar sebelumnya telah menyediakan kantor pelayanan sementara di Kelurahan Daya untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintahan.
Tri mengatakan, rencana pemekaran tersebut telah dikomunikasikan Pemkot Makassar dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga : Legislator PKB Basdir Geram Pelaku Usaha THM Mangkir RDP: Jangan Dibiarkan!
Ia berharap prosesnya segera ditindaklanjuti apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kesiapan anggaran agar pelaksanaan pemekaran tidak terkendala.
“Kalau memang sesuai persyaratan dan tidak menyalahi aturan, lebih bagus lagi cepat dimekarkan,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD Makassar Imbau Warga Gunakan Masker di Tengah Kabut Asap
Ia juga menilai, perencanaan anggaran perlu dilakukan sejak awal, idealnya sebelum pembahasan anggaran pokok, sehingga kebutuhan pembiayaan pemekaran dapat diakomodasi.
“Harusnya kalau idealnya sebelum pembahasan anggaran pokok, karena jangan sampai di tengah-tengah perjalanan pemekaran dilaksanakan lantas anggarannya tidak ada,” tukasnya.
