MAKASSAR, KATABERITA.CO — Pemerintah Kota Makassar bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi dan penguatan langkah strategis terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek Strategis Pemerintah Kota Makassar bersama Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, beserta jajaran, di Balai Kota Makassar, Jumat (31/7)
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan supervisi KPK merupakan bagian dari upaya pencegahan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Baca Juga : Gubernur Andi Sudirman Paparkan Strategi Antikorupsi Sulsel di Hadapan KPK
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Makassar bersama jajaran Korsup Wilayah IV KPK melakukan evaluasi terhadap progres sejumlah proyek strategis, mulai dari tahap perencanaan, manajemen konstruksi, hingga pelaksanaan di lapangan.
“Ini adalah rapat pencegahan yang dilakukan oleh KPK untuk memastikan proyek-proyek dapat berjalan tepat waktu tanpa ada potensi mangkrak dan berbagai kendala lainnya,” ujar Munafri.
Sejumlah proyek strategis yang menjadi fokus evaluasi meliputi pembangunan Stadion Untia, pembangunan Makassar Government Center (MGC) Tahap II, pembangunan Kantor Dinas Pendidikan, lanjutan pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP, pembangunan PAUD Negeri Tamalanrea, serta revitalisasi Lapangan Karebosi.
Baca Juga : Makassar Raih Penghargaan KPK, Appi: Cermin Pemerintahan Bersih dan Berintegritas
Munafri menegaskan seluruh masukan dan rekomendasi dari KPK akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, ketepatan waktu menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan proyek strategis.
Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bersama Inspektorat Kota Makassar mengawal setiap tahapan pekerjaan agar berjalan sesuai jadwal serta segera mengambil langkah antisipatif apabila ditemukan potensi hambatan.
Baca Juga : Makassar Raih Penghargaan KPK, Appi: Cermin Pemerintahan Bersih dan Berintegritas
“Waktu tidak menunggu kita untuk menyelesaikan. Ibu Inspektur dan seluruh teman-teman di SKPD harus memastikan kegiatan-kegiatan ini berjalan tepat waktu dan selesai,” tegasnya.
Ia menilai keterlambatan pelaksanaan proyek fisik dan infrastruktur berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan dalam tahun anggaran berjalan. Oleh sebab itu, proses perencanaan harus terus diperbaiki agar target pelaksanaan lebih realistis dan penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.
“Proses perencanaan harus lebih diperbaiki lagi ke depannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat anggaran yang dikeluarkan menjadi anggaran yang sia-sia,” katanya.
Baca Juga : Makassar Raih Penghargaan KPK, Appi: Cermin Pemerintahan Bersih dan Berintegritas
Selain aspek perencanaan dan ketepatan waktu, Munafri juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan penyedia yang terlibat memiliki rekam jejak yang baik serta tidak memiliki persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.
“Jangan sampai terindikasi ada penyedia atau pemenang tender yang mendapatkan red flag atau memiliki catatan dari KPK. Selain itu, jangan sampai ada oknum yang memiliki hubungan tertentu secara internal dengan penyedia maupun pihak ketiga,” ujarnya.
Munafri menegaskan Pemerintah Kota Makassar tidak menginginkan proyek yang telah menghabiskan anggaran berakhir dengan keterlambatan, tidak selesai, atau bahkan mangkrak. Karena itu, seluruh catatan hasil supervisi KPK harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.
Baca Juga : Makassar Raih Penghargaan KPK, Appi: Cermin Pemerintahan Bersih dan Berintegritas
Di akhir pertemuan, Munafri menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan, monitoring, dan supervisi yang diberikan terhadap pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Kota Makassar.
