JAKARTA, KATABERITA.CO – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya forum Indonesia on the Move sebagai wadah memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif.
Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri Forum Mobilitas Perkotaan Indonesia on the Move yang digelar Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bersama Kementerian PPN/Bappenas.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, di Hotel Sari Pacific Jakarta, Jalan MH Thamrin, Rabu (28/1).
Baca Juga : Realisasi PSEL, Aspirasi Masyarakat Jadi Pertimbangan Utama Pemkot Makassar
Munafri mengatakan kehadirannya dalam forum tersebut memiliki arti strategis bagi Kota Makassar, terutama dalam memperkuat perencanaan, tata kelola, serta pengembangan sistem transportasi perkotaan yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat seiring pertumbuhan kota yang semakin dinamis.
“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan yang inklusif,” ujar Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum untuk mempersiapkan berbagai proyek mobilitas perkotaan agar lebih siap didukung oleh investasi sektor swasta.
Baca Juga : Pemkot Makassar Matangkan Arah Pembangunan 2027 Lewat Forum Konsultasi Publik RKPD
Dukungan tersebut dinilai krusial dalam mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Selain itu, pembahasan dalam forum Indonesia on the Move turut mendorong pengembangan kawasan berbasis angkutan umum (transit oriented development/TOD), serta penataan ruang kota yang ramah, inklusif, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga,” tuturnya.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Kerahkan BPBD Makassar, Gabung Tim Perkuat Operasi SAR Cari Pesawat ATR 400
Melalui keikutsertaannya dalam forum nasional ini, Pemkot Makassar berharap dapat menyerap praktik terbaik, memperluas jejaring kolaborasi, serta memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung transformasi sistem mobilitas perkotaan yang modern dan berdaya saing.
Tak hanya itu, Munafri menjelaskan bahwa Kota Makassar sebenarnya telah memiliki pengalaman awal melalui keterlibatan dalam proyek Maminasata yang sebelumnya masuk dalam program pengembangan transportasi kawasan.
Namun ke depan, Pemkot Makassar ingin memaksimalkan peluang tersebut untuk benar-benar membangun sistem moda transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
“Kita ini sebenarnya ada dua. Ada proyek yang sudah pernah masuk di program ini, salah satunya Maminasata. Tapi sekarang bagaimana kita memaksimalkan itu supaya betul-betul membangun sistem moda transportasi,” ungkapnya.
Ia mengakui, bahwa hingga saat ini Makassar masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan moda transportasi publik yang memadai.
Oleh karena itu, pemerintah kota mulai merancang langkah awal secara bertahap dan terencana.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
“Maka kita mencoba untuk membangun. Pertanyaannya, kita harus mulai seperti apa, ini yang kita bangun untuk Kerjasama,” jelasnya.
Menurutnya, membangun sistem transportasi perkotaan tidak bisa dilakukan mandiri oleh pemerintah daerah.
Ini kata dia, diperlukan masukan dari daerah-daerah lain yang telah memiliki pengalaman dan keahlian di bidang transportasi, serta dukungan kuat dari Pemerintah Pusat, khususnya Bappenas.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
“Untuk membangun sendiri tentu kita butuh masukan dari daerah yang sudah punya pengalaman dan keahlian. Dan ini juga harus disupport oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Bappenas,” tegasnya.
Ia menilai forum Indonesia on the Move yang digelar oleh KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia menjadi ruang strategis untuk membuka dialog dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan transportasi di Indonesia.
“Hari ini KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia membuka ruang dengan para stakeholder transportasi. Ini sangat penting bagi kami,” tambahnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
Munafri juga mengungkapkan harapannya agar ke depan Kota Makassar dapat memiliki sistem transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi.
Seperti layanan bus dengan titik naik dan turun yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi.
“Kita berharap suatu saat di Makassar ada bus yang kita naik, sehingga tidak harus lagi membawa kendaraan sendiri. Dan ini semua nyambung dengan apa yang kita lakukan hari ini,” katanya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
Lebih lanjut, Wali Kota Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa pembangunan sistem transportasi juga harus diiringi dengan penataan ruang kota, khususnya di sepanjang koridor jalan utama.
Penataan tersebut bertujuan memastikan keberadaan jalur transportasi, pedestrian, dan aktivitas ekonomi berjalan tertib dan saling menghormati.
“Contohnya kita mulai menata bangunan-bangunan di pinggir jalan, supaya ke depan ini bisa menjadi koridor. Ini sebenarnya hal yang simpel,” ujarnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
Ia menegaskan bahwa penataan tersebut bukan bertujuan menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Namun, setiap aktivitas harus ditempatkan sesuai peruntukannya agar tidak melanggar hak pengguna ruang lainnya.
“Tidak ada niat menghilangkan usaha orang. Silakan berusaha, tapi jangan di tempat yang tidak semestinya. Karena ada hak-hak orang lain di situ,” tegas Munafri.
Menurutnya, terdapat tingkatan hak ruang di kawasan perkotaan, mulai dari pedestrian, fasilitas publik, hingga badan jalan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
Pelanggaran terhadap salah satu fungsi tersebut dapat berdampak pada kenyamanan dan keselamatan bersama.
Penataan ini, lanjut Munafri, juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang kota yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.
Dengan penataan yang baik, ruang publik dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
“Mulai dari pedestrian, lalu naik ke mana, ke jalan. Itu ada tingkatannya, ada hak-haknya orang,” tuturnya.
“Ini juga bagian dari memberikan keleluasaan bagi disabilitas, supaya ruang-ruang inklusif itu benar-benar terbuka,” sambung Appi.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar telah memasukkan rencana perbaikan dan pengembangan sejumlah koridor pedestrian dalam agenda pembangunan kota ke depan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi awal menuju sistem mobilitas perkotaan yang tertata, ramah dan inklusif bagi kelompok berkebutuhan khusus.
“Nah, itu semua sudah ada dalam rencana kami, termasuk memperbaiki beberapa koridor pedestrian,” pungkas Munafri.
Melalui program ini, KIAT berhasil menyusun tiga dokumen SUMP lengkap yang mencakup analisis kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap untuk implementasi di tingkat kawasan metropolitan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
Ketiga dokumen tersebut telah diterima secara resmi oleh pemerintah provinsi dan diperkuat dengan surat persetujuan bersama dari pemerintah kabupaten/kota serta Bappenas, yang menandakan adanya dukungan politik yang kuat terhadap agenda reformasi mobilitas perkotaan.
Dokumen SUMP dirancang dengan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan transportasi, dengan prioritas pada pengembangan angkutan massal, transportasi aktif, serta penerapan prinsip inklusi sosial dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat peran koordinatif Bappenas dalam perencanaan mobilitas nasional, sekaligus memperkenalkan konsep-konsep baru seperti kawasan perkotaan fungsional dan perencanaan mobilitas yang partisipatif.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
Sebagai bagian dari kemitraan bilateral, KIAT merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan SUMP ini secara khusus mendukung pembangunan pendekatan perencanaan mobilitas perkotaan yang konsisten secara nasional, dengan penerapan awal pada tiga kawasan metropolitan prioritas, yakni Sarbagita (Denpasar), Kedungsepur (Semarang), dan Mamminasata (Makassar).
Seluruh perencanaan tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Program Angkutan Umum Massal Indonesia.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sulap Mobil Bekas Jadi Armada TRC Saribattang untuk Perkuat Layanan Sosial
Di Sulawesi Selatan, kawasan metropolitan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan berperan sebagai simpul utama perkotaan dan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur. (*)
