MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Makassar meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Minggu (15/11) malam.

Makassar menjadi salah satu Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular,

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas komitmen dan keberhasilan Pemkot Makassar dalam mengembangkan layanan konseling berhenti merokok sekaligus memperkuat penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara berkelanjutan.
Baca Juga : Dinkes Targetkan 10.300 Pendonor Darah dalam Rangka HUT ke-419 Kota Makassar
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau dan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi Dinkes Makassar, puskesmas, perangkat daerah lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program kesehatan tersebut.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak. Kami terus berupaya memperkuat layanan konseling berhenti merokok dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pendampingan untuk berhenti merokok sekaligus terlindungi dari paparan asap rokok,” ujar dr. Nursaidah Sirajuddin, Senin (16/10).
Baca Juga : Ekonomi Tumbuh 7,04 Persen, Munafri Tegaskan Komitmen Pembangunan Kolaboratif di HUT ke-419 Kota Makassar
Dokter Ida–sapaan akrabnya–menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar capaian seremonial, melainkan menjadi motivasi bagi Dinkes Makassar untuk terus meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, keberhasilan program UBM didukung ketersediaan layanan konseling di puskesmas. Sebanyak 50 persen puskesmas kabupaten/kota telah menyelenggarakan layanan konseling UBM dengan dukungan tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan.
Layanan tersebut memberikan akses kepada masyarakat, khususnya perokok, untuk memperoleh konsultasi, pendampingan, serta konseling dalam menjalani proses berhenti merokok.
Selain itu, layanan UBM juga diintegrasikan dengan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM, pelayanan di puskesmas, serta berbagai kegiatan promotif dan preventif.
Pendampingan terhadap klien dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari asesmen, penyusunan rencana berhenti merokok, hingga pemantauan dan tindak lanjut untuk mengevaluasi perkembangan serta keberhasilan klien.
Di sisi lain, penguatan implementasi KTR dilakukan melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan penegakan kebijakan pada tujuh tatanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satgas KTR, serta unsur masyarakat.
Baca Juga : PSEL Makassar Tunggu Evaluasi Danantara, Cek Kelayakan Lokasi
Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya paparan asap rokok.
dr. Nursaidah berharap penghargaan tingkat nasional ini dapat semakin memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menekan prevalensi merokok dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat.
“Ke depan, kami akan terus memperluas akses layanan Upaya Berhenti Merokok, meningkatkan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan melindungi generasi mendatang dari dampak buruk konsumsi tembakau,” tukasnya.
Baca Juga : PSEL Makassar Tunggu Evaluasi Danantara, Cek Kelayakan Lokasi
“Kita berharap dan menjadi komitmen kami di Pemkot Makassar khususnya di Dinkes untuk mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan pengawasan KTR, dan kolaborasi berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya. (*)

