MAKASSAR, KATABERITA.CO — Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono meminta Pemkot Makassar untuk selalu memperhatikan kondisi para pelaku usaha. Karena mereka adalah pihak yang memberikan kontribusi untuk PAD.
“Perusahaan ini kan semakin tumbuh usaha tentu pajaknya mereka juga semakin tumbuh. Makanya kita mendorong pemerintah harus memberikan kemudahan pada pelaku usaha agar tumbuh,” ujarnya, Kamis (16/01/2025).
Baca Juga : Supratman Hadiri RKPD 2026 Harap Sinergitas Program Berjalan Lancar
Hartono menegaskan, menarik pajak besar dari pelaku usaha untuk PAD tidak akan jadi masalah jika mereka juga mengalami pertumbuhan signifikan. Olehnya itu sangat penting bagi Pemkot untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan usahanya.
“Tapi kalau usahanya tidak tumbuh kemudian dihantui oleh pajak yang besar itu kan menghambat semua. Tugas kita pemerintah adalah bagaimana memberikan kesejahteraan pada masyarakat kita, memberikan kesempatan berusha yang sebaiknya,” ujarnya.
Hal penting yang juga harus menjadi perhatian Pemkot Makassar adalah mengefektifkan sumber-sumber pendapatan pemerintah termasuk BUMD. Hartono meminta Pemkot Makassar mencegah kebocoran.
Baca Juga : Jelang HUT Gerindra, Fraksi Di Makassar Tinjau MBG
“Saya beberapa hari kemarin PD Parkir misalnya karena adanya dorongan untuk memperbesar penerimaan dari retribusi parkir ini kemudian hampir semua tempat mau dikenakan tarif parkir. Harusnya tidak serta merta begitu,” ujarnya.
“Harus ada sosialisasi. Karena kita berkepentingan agar semua usaha-usaha di Kota Makassar ini bisa tumbuh. Kalau belum apa-apa dihajar dengan retribusi dengan alasan memperbesar PAD itu juga keliru,” tegas Hartono.
Hartono sepakat jika kita berkepentingan untuk memperbesar PAD. Namun yang paling utama adalah memberikan ruang yang kondusif dan luas pada masyarakat untuk bisa berusaha. Kemudian memberikan kemudahan berusaha agar usahanya tumbuh dengan baik.
Baca Juga : Warga Bitoa Unjuk Rasa, Keluhannya Diterima Langsung Oleh Ketua Fraksi PKS
“Ketika tumbuh ujungnya berimplikasi pada PAD Kota Makassar. Selain itu efektivitas pencegahan kebocoran. Pastikan terjadi transparansi dalam penerimaan dari sektor yang ada terutama yang berkontribusi untuk PAD, terutama BUMD,” tutupnya.
