MAKASSAR, KATABERITA.CO – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar mengejar target administrasi maupun serapan anggaran.
Hal itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7).
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Baca Juga : Munafri Buka Turnamen Padel REI, Dorong Kolaborasi Pemkot dan REI Perkuat Ekonomi Kota
Wali Kota Munafri menegaskan APBD harus diposisikan sebagai instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dokumen berisi pendapatan dan belanja daerah.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program harus menghasilkan manfaat yang terukur.
Baca Juga : Terima KKDB, Wali Kota Appi Ajak Kolaborasi Atasi Sampah dari Rumah, Jadi Sumber Ekonomi
Indikator keberhasilannya, kata dia, terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran.
Baca Juga : Porseni HUT ke-81 RI, Munafri Tekankan Kekompakan dan Kepedulian Lingkungan
Belanja pemerintah, lanjutnya, harus diprioritaskan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya memenuhi kebutuhan internal organisasi.
Selain itu, Munafri mendorong perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, keterbatasan APBD harus diimbangi dengan kerja sama bersama sektor swasta dan peningkatan investasi agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada keuangan daerah.
Baca Juga : Munafri Dorong RT/RW Bangun Siklus Integrasi Sampah, Urban Farming, dan Ekonomi Warga
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap berjalan optimal,” katanya.
Melalui forum tersebut, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengadopsi praktik terbaik dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
