MAKASSAR, KATABERITA.CO – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7).
Audiensi tersebut membahas koordinasi dan dukungan Pemerintah Kota Makassar dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Mohammad Roem.
Baca Juga : GPIB Bukit Zaitun Dukung Program Pemilahan Sampah Pemkot Makassar
Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, dan Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.
Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, mengatakan audiensi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus mempererat sinergi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Makassar, khususnya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus kepada masyarakat.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Kami masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujarnya.
BPS berharap dukungan Pemerintah Kota Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan media publikasi milik pemerintah, seperti videotron dan billboard, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026.
Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Penjelasan tersebut dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah pelaku usaha, terutama di kawasan perdagangan dan niaga, yang enggan memberikan data secara lengkap karena khawatir berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit berdasarkan hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas langkah BPS membangun koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan agenda nasional tersebut.
Aliyah juga meminta informasi mengenai batas akhir pendataan agar dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, sehingga dapat turut memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan sensus.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Dampingi Menkes RI Tinjau Kompleks Kusta Jongaya, Perkuat Penanganan Kusta
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” ujarnya.
Pada akhir pertemuan, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala agar berbagai kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti bersama.
