MAKASSAR, KATABERITA.CO – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau langsung aset milik Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, pada Minggu (18/5/2025).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan perlindungan aset daerah sekaligus mengevaluasi potensi pemanfaatannya demi kepentingan masyarakat.
Lokasi yang ditinjau merupakan lahan yang dinilai strategis dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi fasilitas publik. Dalam keterangannya, Munafri menegaskan pentingnya memastikan aspek legalitas aset sebelum dilakukan perencanaan pemanfaatan lebih lanjut.
Baca Juga : Lagi, Delapan Lapak Pedagang di Kecamatan Tallo Ditertibkan
“Yang paling penting adalah memastikan legalitas administrasinya. Tanpa dasar hukum yang kuat, pemanfaatan aset bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelas Munafri.
Politisi Partai Golkar itu menyebut, setelah kepastian hukum terpenuhi, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pembangunan yang matang dan partisipatif.
Rencana tersebut akan mengacu pada kebutuhan warga sekitar dan mencakup kemungkinan pembangunan ruang terbuka hijau, pusat pelayanan masyarakat, hingga fasilitas pendidikan atau pelatihan.
Baca Juga : Munafri Tekankan Kompetensi dan Keselamatan Nelayan dalam Diklat Pelayaran
“Dengan luas lahan yang tersedia, kita ingin maksimalkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi kita mulai dulu dari kepastian administrasi, baru kita bicara desain dan pembangunan,” tambahnya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemkot Makassar dalam menjaga, menata, dan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki agar dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan warga.
Pemkot juga berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan, mulai dari OPD teknis, tokoh masyarakat, hingga warga setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Baca Juga : Perkuat Akuntabilitas, Pemkot Makassar Dorong Konsistensi Kinerja OPD
Kunjungan Munafri ke Tallo menjadi sinyal bahwa pengelolaan aset daerah kini menjadi salah satu prioritas utama di masa pemerintahannya. Upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pelayanan publik, sekaligus memperkuat tata kelola aset yang profesional dan akuntabel. (Jie_e)
