MAKASSAR, KATABERITA.CO — Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Saifullah Yusuf meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Gedung GOR Sudiang, Makassar, Minggu (4/10).
Gerakan nasional yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pendataan dan akses pelayanan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Program ini juga mendorong penguatan peran masyarakat serta pengurus RT/RW dalam memastikan warga yang membutuhkan perlindungan sosial dapat terdata dan memperoleh layanan secara tepat.
Baca Juga : Pimpin Rakor Perlinsos, Sekda Makassar Minta Camat Percepat Pendataan
Dalam pelaksanaannya, Gerakan Nasional Peduli Tetangga turut mendukung penerapan Perlinsos Digital, sistem terintegrasi yang dikembangkan Kemensos untuk pendaftaran, pemutakhiran data, hingga penyaluran bantuan sosial.
Turut hadir Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi.
Serta Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang didampingi Sekretaris Daerah Andi Zulkifly dan Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa.
Baca Juga : Makassar Jadi Percontohan Nasional Perlinsos Digital, 138 Ribu KK Telah Terdata
Mensos RI Saifullah atau akrab disapa Gus Ipul bersama Wali Kota Munafri memimpin deklarasi komitmen seluruh ketua RT/RW se-Kota Makassar yang didapuk secara khusus sebagai Agen Perlinsos.
Gus Ipul menjelaskan bahwa program nasional ini digulirkan untuk menindaklanjuti arahan strategis Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembenahan dan konsolidasi data penerima manfaat bantuan sosial.
“Semuanya ini dilakukan secara bertahap, kita telah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan di 42 kabupaten/kota termasuk Makassar, dan nantinya akan diberlakukan seluruh Indonesia,” kata Gus Ipul.
Baca Juga : Digitalisasi Bansos, Kadinsos Makassar Turun Langsung Tinjau Pendataan Perlinsos
Melalui Gerakan Peduli Tetangga, pemerintah menghadirkan digitalisasi bansos yang mengintegrasikan berbagai basis data nasional, seperti Dukcapil, P3KE, DTKS, data Kemenkes, hingga data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sistem digitalisasi perlinsos berbasis agen ini, lanjut Gus Ipul juga memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran ulang maupun mengusulkan diri sendiri dan orang lain secara mandiri sebagai agen.
Ia mencontohkan gerakan agen dimulai dari tetangga terdekat.
Baca Juga : Mensos Saifullah Yusuf Serahkan Bantuan Rumah Knockdown untuk Nelayan Untia Makassar
“Sehingga dengan begitu, setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang penerima bansos. Atau yang kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial atau program-program bansos,” ucapnya.
Gus Ipul menargetkan hingga Desember 2026 Kemensos membidik setidaknya 50 persen masyarakat Indonesia sudah terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital.
Sehingga, secara nasional, penyaluran bansos berbasis data terintegrasi ini ditargetkan mulai berlaku penuh pada tahun 2027.
Baca Juga : Mensos Saifullah Yusuf Serahkan Bantuan Rumah Knockdown untuk Nelayan Untia Makassar
“Kalau semuanya lancar, pada tahun 2027 ini akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang terhubung data digitalisasi bansos ini,” ungkapnya.
Ia pun mengapresiasi kontribusi Kota Makassar yang sejauh ini menjadi pendorong utama dari 6 persen caaian pendaftaran di wilayah Sulawesi Selatan saat ini.
