MAKASSAR, KATABERITA.CO – Fraksi PPP DPRD Makassar meminta pemerintah kota untuk lebih cermat dalam pengelolaan keuangan, perbaikan infrastruktur, serta penguatan komunikasi antarlembaga.
Anggota Fraksi PPP, Fasruddin Rusli, menyuarakan kekhawatirannya terhadap sejumlah aspek fundamental yang dinilai masih belum maksimal.
Ia menyoroti lemahnya pengendalian belanja daerah dan ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi program.
Baca Juga : DPRD Makassar dan Kejari Perkuat Sinergi Lewat MoU Pendampingan Hukum
“Kami meminta Pemkot Makassar agar lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan belanja keuangan daerah. Selain itu, perlu peningkatan kualitas kinerja OPD dan SKPD agar program-program prioritas dapat berjalan dengan optimal,” ujarnya, Kamis (3/7).
Ia menyebutkan salah satu persoalan utama yang disorot Fraksi PPP adalah persoalan infrastruktur, terutama sistem drainase.
Ia menilai bahwa penanganan saluran air belum dilakukan secara menyeluruh, yang mengakibatkan genangan air masih menjadi pemandangan rutin di sejumlah titik saat hujan turun.
Baca Juga : Komisi B DPRD Makassar Apresiasi Kinerja Direksi PDAM, Tingkatkan Pasokan Air di Utara Kota
“Penanganan infrastruktur jalan dan drainase belum maksimal. Sistem drainase belum terintegrasi secara utuh. Ketika musim hujan datang dengan intensitas tinggi, masih terdapat genangan air di beberapa titik rawan. Ini harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya rehabilitasi dan pembenahan saluran air di kawasan rawan banjir untuk meminimalisir dampak genangan yang kerap mengganggu aktivitas warga serta merusak fasilitas umum.
Tak hanya itu, Acil juga mendorong Pemkot Makassar untuk menjaga keterbukaan dan komunikasi aktif dengan DPRD, khususnya dalam hal refocusing anggaran.
Baca Juga : Ilham Ari Fauzi Instruksikan Fraksi PPP Dukung Program Pro-Rakyat Pemkot Makassar
Menurutnya, transparansi dalam kebijakan pengalihan anggaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan legislatif.
“Pemkot harus selalu melaporkan secara terbuka kepada DPRD setiap proses refocusing anggaran. Ini bukan hanya soal administratif, tapi tentang menjaga kemitraan dan sinergitas dalam membangun kota,” ujarnya
