MAKASSAR, KATABERITA – Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar mengapresiasi kebijakan pemerintah kota dalam Perubahan APBD 2026 yang dinilai semakin berorientasi pada pelayanan publik dan program kerakyatan.
Hal itu dikarenakan kenaikan belanja operasi sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen tidak didominasi oleh belanja pegawai melainkan fokus pada belanja barang dan jasa untuk pelayanan publik.
“Justru turun Rp90 miliar lebih atau 4,76 persen (belanja pegawai),” kata Juru Bicara Fraksi Mulia Tri Sulkarnain Ahmad, dalam Pemandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2026, Rabu (30/9).
Fraksi Mulia menyambut baik komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan program-program kerakyatan pada Perubahan APBD 2026.
Seperti, penambahan penerimaan manfaat jaminan perlindungan pekerja rentan dan PBI jaminan kesehatan; perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Layanan kesehatan pulau berupa pete-pete laut, ambulance laut, dan pemeriksaan dengan menghadirkan dokter spesialis secara berkala.
Baca Juga : Fraksi PKS DPRD Kota Makassar Minta Tambahan Anggaran Drainase dan Air Bersih Tepat Sasaran
Penguatan tata kelola persampahan dan penanganan TPA Tamangapa; serta penguatan program pemberdayaan UMKM.
“Meskipun belanja modal secara agregat turun 5,68 persen, Fraksi Mulia mendukung langkah Pemkot Makassar yang tetap menaikkan anggaran infrastruktur vital,” tutupnya.
