Wali Kota Munafri dan PLN Sepakat Percepat Elektrifikasi Kepulauan Makassar

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam menjawab ketimpangan akses layanan dasar, terutama kelistrikan di wilayah kepulauan.

Dalam pertemuan strategis bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (UID Sulselrabar), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa upaya pemerataan listrik bukan sekadar program, melainkan amanat konstitusional yang harus diwujudkan.

Pertemuan yang digelar di Balai Kota Makassar, Rabu (21/5), mempertemukan Wali Kota Munafri dan General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah.

Kedua pihak membahas penyusunan skala prioritas dan strategi bertahap guna memperluas jangkauan elektrifikasi di wilayah pesisir dan kepulauan, yang selama ini masih tertinggal dalam hal pelayanan dasar listrik.

“Akses listrik bukan lagi sekadar fasilitas, tapi kebutuhan fundamental yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kota tidak bisa menutup mata terhadap kesenjangan ini, terutama di kepulauan,” tegas Munafri.

Dalam pertemuan itu, disorot dua kelompok masyarakat yang menjadi fokus utama: warga yang belum tersambung jaringan listrik akibat keterbatasan biaya, serta warga yang telah memiliki sambungan namun mengalami kesulitan melakukan pembayaran rutin. Pemerintah Kota, kata Munafri, siap mengintervensi secara bijak untuk meringankan beban masyarakat.

Salah satu langkah nyata yang telah dijalankan adalah pemasangan sistem Super Sun di Pulau Barrang Caddi. Teknologi ini mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individu di setiap rumah tangga. Inisiatif ini dinilai mampu memberikan solusi elektrifikasi yang berkelanjutan dengan pendekatan energi terbarukan.

“Super Sun adalah contoh bahwa solusi bisa dimulai dari hal sederhana, tapi dampaknya besar. Kami ingin mereplikasi ini di lebih banyak pulau,” ujar Edyansyah.

Pihak PLN menyambut baik inisiatif Pemkot Makassar, khususnya dalam menetapkan wilayah prioritas untuk penyambungan jaringan baru. Selain itu, PLN juga berharap adanya dukungan Pemkot dalam pembiayaan dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kelistrikan di kawasan kepulauan.

“Kami butuh arah dari pemerintah daerah soal lokasi prioritas. Kami siap bergerak. Tapi ini kerja besar yang perlu gotong royong,” tegas Edyansyah.

Selain elektrifikasi pulau, Wali Kota Munafri juga menyinggung isu lain yang tak kalah krusial: penataan kabel semrawut di wilayah perkotaan.

Menurutnya, penataan kabel udara ke jalur bawah tanah sedang dalam tahap perencanaan intensif. Skema damping sharing antara pemkot dan instansi terkait akan diupayakan agar tidak membebani APBD secara penuh.

“Teknisnya masih dibahas, tapi kami ingin Makassar punya sistem kelistrikan dan telekomunikasi yang aman, efisien, dan estetis,” ungkap Munafri.

Dalam waktu dekat, Pemkot dan PLN berencana melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi yang telah masuk dalam radar prioritas percepatan elektrifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah konkret berbasis kondisi riil di lapangan.

Pertemuan ini menandai era baru kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMN kelistrikan dalam memperjuangkan keadilan akses energi, khususnya bagi masyarakat di pulau-pulau kecil yang selama ini kerap tertinggal dari pusat pembangunan.

“Kami optimistis kerja sama ini bukan hanya soal listrik, tapi soal keadilan sosial. Tidak ada warga Makassar yang boleh hidup dalam gelap,” tutup Edyansyah. (Jie_e)