Wali Kota Makassar Dorong Urban Farming Terintegrasi, Libatkan Warga hingga Komunitas Lorong

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong penguatan program berbasis lingkungan berkelanjutan dengan mengoptimalkan urban farming di seluruh wilayah.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) sebagai leading sector untuk mengakselerasi program tersebut hingga ke tingkat kelurahan dan lorong.

“Kita perlu maksimalkan program urban farming di semua wilayah, dengan melibatkan aktif kelompok masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, dalam pembangunan di tingkat lorong,” ujar Munafri, Minggu (12/4).

Munafri menegaskan urban farming tidak hanya berfokus pada pemanfaatan lahan sempit, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah rumah tangga.

Melalui konsep ini, sampah organik diolah menjadi kompos yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan.

“Urban farming diharapkan menjadi solusi ganda, mengurangi volume sampah sekaligus memperkuat kemandirian pangan warga di tengah dinamika perkotaan,” jelasnya.

Menurutnya, program tersebut telah menunjukkan hasil positif di sejumlah wilayah di Makassar, bahkan mampu menciptakan ekosistem pemenuhan gizi dan ekonomi lokal.

Ia menambahkan, setiap kelompok masyarakat dapat diberi tanggung jawab membina minimal dua lorong dengan melibatkan lurah serta RT/RW setempat untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan tertata.

“Tentu, urban farming adalah salah satu upaya untuk berkontribusi dalam kemandirian pangan. Kita bisa memanfaatkan keterbatasan lahan dengan pengetahuan serta ketelatenan,” tuturnya.

Munafri juga mencontohkan pengembangan peternakan skala kecil yang dapat diterapkan di lahan terbatas, seperti budidaya ayam petelur dengan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

“Sekarang beternak ayam tidak butuh lahan luas. Dengan sistem yang baik, bisa produktif dan tidak menimbulkan bau,” katanya.

Untuk mendukung program tersebut, ia meminta DP2 berkoordinasi dengan Dewan Lingkungan guna memastikan kelompok masyarakat mendapatkan pendampingan dan fasilitas yang memadai.

Selain itu, Pemkot Makassar juga didorong membangun kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperkuat pembiayaan dan pengembangan program.

Munafri menargetkan pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat mencapai minimal 95%.

Saat ini, capaian tersebut dinilai masih belum optimal dan belum menyentuh angka 70% secara maksimal.

“Biaya yang kita keluarkan harus sebanding dengan hasil. Target kita minimal 95% sampah harus terkelola,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan camat dan lurah untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan guna memantau kondisi wilayah serta memperkuat kegiatan bersama masyarakat, terutama dalam aspek kebersihan dan pemberdayaan lingkungan.

“Sering-sering turun ke wilayah, lihat langsung, dan bangun kegiatan bersama masyarakat. Itu yang akan membuat perubahan nyata,” pungkasnya.