Upaya DPPPA Wujudkan Lingkungan Inklusif Bagi ABK

 

MAKASSAR, KATABERITA.CO — Upaya mewujudkan lingkungan inklusif bagi anak difabel di Kota Makassar terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar bersama psikolog, lembaga pendidikan, serta berbagai komunitas bahu-membahu mendorong penerimaan, kesetaraan, dan akses yang lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Salah satu langkah konkret diwujudkan DPPPA dengan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang dilaksanakan di Hotel Ibis Style, Kamis (28/08/2025).

Kegiatan ini mengangkat tema penerimaan kesetaraan anak disabilitas di masyarakat, serta melibatkan unsur guru Sekolah Luar Biasa (SLB), lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), Lembaga Masyarakat Peduli (LMP) kelurahan, hingga forum anak yang aktif di wilayah masing-masing.

Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kota Makassar, Isnaniah Nurdin, menjelaskan bahwa pihaknya menghadirkan peserta lintas sektor agar pendekatan inklusif benar-benar bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dia menyebut, keterlibatan forum anak juga penting sebagai bentuk pembelajaran sejak dini mengenai nilai kesetaraan.

“Kegiatan ini diikuti pengajar dari SLB dan forum anak Kota Makassar. Kegiatan kemarin, ada LKSA, LMP kelurahan, guru SLB, dan forum anak seperti kader posyandu, penyuluh KB,” jelas Isnaniah.

Isnaniah menambahkan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari dengan cakupan peserta dari 15 kecamatan di Kota Makassar. Selain meningkatkan pengetahuan, pelatihan ini juga dirancang untuk membangun jejaring, sehingga upaya advokasi dan pemberdayaan anak difabel bisa lebih berkelanjutan.

“Kegiatan kita selama dua hari ini kita mengcover peserta dari kecamatan yang ada di Kota Makassar, Hari ini ada Kecamatan Manggala, Panakkukang, Mamajang, Ujung Tanah, Mariso, Wajo, dan Bontoala,” ungkapnya.

Psikolog Muh. Wija Hadi Perdana yang menjadi salah satu narasumber menekankan pentingnya penerimaan sebagai kunci tumbuhnya lingkungan inklusif.

Menurutnya, orang tua dengan anak difabel kerap melalui fase kedukaan sebelum sampai pada titik penerimaan penuh. Proses ini dimulai dari syok, penyangkalan, hingga kemarahan, yang merupakan reaksi alami ketika harapan berbeda dengan kenyataan.

“Pada tahap awal, orang tua biasanya merasa syok atau mati rasa. Setelah itu muncul penyangkalan, bahkan menyalahkan faktor eksternal. Tidak jarang pula muncul fase marah, frustrasi, iri, dan cemburu kepada orang tua lain yang memiliki anak tanpa hambatan,” jelas Wija.

Dia menjelaskan bahwa semua fase pada akhirnya bisa bermuara pada penerimaan, di mana orang tua mulai mengalihkan energi untuk fokus mendukung tumbuh kembang anak.

Penerimaan sejati, lanjutnya, bukan sekadar toleransi, melainkan pengakuan, penghargaan, dan dukungan tanpa syarat.

“Di fase penerimaan, orang tua mulai mengalihkan energi dari pertanyaan ‘mengapa ini terjadi?’ menjadi ‘bagaimana saya bisa mendukung anak saya?’. Di titik ini, fokus tidak lagi pada keterbatasan, tetapi pada cara mendampingi tumbuh kembang anak,” terangnya.

Wija juga menekankan praktik mindfulness sebagai salah satu cara membantu orang tua mencapai penerimaan.

Dengan kesadaran penuh, keluarga bisa lebih fokus pada apa yang dapat dilakukan saat ini, tanpa terbebani masa lalu atau cemas berlebihan tentang masa depan.

“Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah berfokus pada masa kini. Energi sebaiknya diarahkan pada hal-hal yang bisa dikendalikan sekarang. Pendekatan *mindfulness* mengajarkan bagaimana kita lebih peka pada momen, menyadari emosi dan pikiran, sekaligus tetap tenang dalam menghadapinya,” jelas Wija.

Di sisi lain, dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus juga ditegaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar. Layanan inklusi kini tidak hanya terpusat di SLB, tetapi juga meluas ke sekolah formal, nonformal, dan informal.

“Data tahun 2024 menunjukkan bahwa layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak hanya tersedia di Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi juga sudah meluas ke sekolah formal, nonformal, dan informal,” ujar Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yasmain.

Menurut data, dari total 319.203 murid di Kota Makassar terdapat 2.731 ABK yang terlayani, atau sekitar 0,86 persen. Sebaran layanan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari KB, TK, TPA, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Adapun SLB menampung 1.462 murid yang seluruhnya merupakan ABK.

“Pada jenjang SD, jumlah murid mencapai 135.068 dengan 574 ABK (0,42%). SMP tercatat memiliki 59.604 murid dengan 271 ABK (0,45%), sedangkan SMA dengan 40.514 murid terdapat 109 ABK (0,27%) dan SMK sebanyak 23.339 murid dengan 55 ABK (0,24%),” papar Yasmin.

Dinas Pendidikan Makassar juga mengakui masih banyak tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas ramah ABK, minimnya guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa, hingga tantangan mengubah pola pikir masyarakat.

Untuk menjawab hal tersebut, pihaknya menyiapkan program ULDP Sipakalabbiri dengan delapan langkah strategis, termasuk pusat diagnostik dan asesmen, pusat kegiatan guru inklusif, hingga bengkel kerja dan inovasi bagi ABK.

“Implementasi program ini melibatkan berbagai pihak lintas sektor, termasuk Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo, perguruan tinggi, SLB, DPRD, hingga DPPPA,” ujarnya.

Melalui sinergi antara DPPPA, tenaga psikologi, dan Dinas Pendidikan, diharapkan anak-anak difabel di Makassar dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih inklusif.

Yasmin menegaskan, target besar yang ingin dicapai adalah kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, agar akses pendidikan inklusi semakin luas.

“Harapan besar yang ingin diwujudkan adalah tersedianya akses pendidikan inklusi yang lebih luas melalui kerja sama dengan SLB negeri maupun swasta. Dinas Pendidikan juga menargetkan adanya MoU dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkuat sinergi,” pungkasnya.