Tanggulangi Banjir, Pemkot Makassar Prioritaskan Kolam Retensi Rp400 Miliar
MAKASSAR, KATABERITA.CO — Pemerintah Kota Makassar tengah memprioritaskan pembangunan kolam retensi sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan permukiman.
Langkah ini menjadi bagian dari kolaborasi strategis antara Pemkot Makassar dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kolam retensi dipandang sebagai infrastruktur krusial untuk menampung limpasan air hujan sekaligus menata kawasan padat yang rawan tergenang.
“Solusinya bukan hanya teknis, tapi juga sosial. Kami mempertimbangkan relokasi sekitar 400 rumah untuk membuka ruang bagi kolam retensi baru,” ujar Munafri.
Menurutnya, rencana pembangunan kolam retensi akan difokuskan pada wilayah-wilayah prioritas seperti Blok 10 Antang, BTN Kodam 3 Biringkanaya, dan Jl. AP Pettarani yang menjadi langganan banjir. Namun, tantangan terbesar adalah pembebasan lahan, yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp400 miliar.
Setiap unit rumah yang direlokasi ditaksir membutuhkan biaya Rp1 miliar. Relokasi ini diharapkan tidak hanya meredam risiko banjir, tetapi juga menciptakan ruang terbuka dan sistem drainase yang lebih tertata.
Guna memperkuat dasar teknis kebijakan, Pemkot telah melibatkan tim dari Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk melakukan kajian mendalam dan pemetaan wilayah rawan banjir. Hasil kajian tersebut akan diselaraskan dengan data teknis BBWS sebagai dasar pelaksanaan proyek bersama.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri. Karena sebagian kewenangan infrastruktur berada di pusat, kami dorong sinergi penuh dengan BBWS agar implementasi lebih terarah,” jelas Munafri.
Ia juga menekankan perlunya regulasi baru yang mengatur secara ketat kanal dan saluran air, termasuk penertiban bangunan liar yang menutup aliran air.
“Banyak kanal diubah menjadi gang atau tempat pembuangan sampah. Ini mempersempit fungsi kanal dan memperparah kondisi lingkungan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim, menyebut kolam retensi sebagai bagian dari pendekatan terpadu dalam pengendalian banjir dari hulu ke hilir. Ia menyoroti pentingnya konservasi daerah resapan, terutama di kawasan seperti Perumnas Antang.
Suryadarma juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menggarap sejumlah proyek strategis seperti Kolam Regulasi Nipa-nipa, waduk tunggu di Pampang, serta pengendalian Sungai Jenelata yang ditargetkan rampung pada 2028 melalui pendanaan luar negeri.
“Kolam retensi sangat penting untuk menahan debit air saat curah hujan tinggi. Tapi semua ini hanya bisa berhasil kalau ada dukungan penuh dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas sektor dan komitmen pembiayaan, baik dari pusat maupun daerah, diharapkan penanganan banjir di Makassar tidak lagi bersifat tambal sulam, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan. (Jie_e)