MAKASSAR, KATABERITA.CO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali menegaskan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi lintas sektor dan penguatan perencanaan berbasis data.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Jumat (16/5).
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi.
Baca Juga : BPPD Sulsel Ajak Kreator Lahirkan Logo Baru Pariwisata Sulawesi Selatan
Ia menyebut, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk menyamakan persepsi dan menyusun strategi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi semua pihak. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dan mempercepat penurunan angka kemiskinan,” ujar Fatmawati.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Fatmawati juga menyoroti peran strategis kelembagaan TKPK dalam menyinergikan program-program dari provinsi hingga kabupaten/kota. Ia mengapresiasi capaian Sulsel dalam menurunkan angka kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Pacu Penanganan Tujuh Ruas Jalan Strategis di Luwu Raya
Per September 2024, tingkat kemiskinan di Sulsel tercatat sebesar 7,77 persen, turun 0,29 persen poin dari Maret 2024 yang berada di angka 8,06 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 24.700 jiwa, menjadi 711.770 orang. Namun demikian, terdapat peningkatan angka kemiskinan di wilayah perkotaan dari 5,08 persen menjadi 5,21 persen.
Menurut Fatmawati, data tersebut menunjukkan perlunya pendekatan wilayah yang lebih kontekstual. Beberapa daerah tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, seperti Pangkep (12,41%), Jeneponto (11,82%), Luwu (11,7%), Enrekang (11,25%), dan Luwu Utara (11,24%).
“Kemiskinan di Sulsel bersifat multidimensional. Tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Raih Penghargaan Tingkat Kemiskinan Terendah di Sulsel
Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan, terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, hingga ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Selain itu, ketergantungan pada sektor informal dan lemahnya koordinasi antar sektor turut memperparah kondisi ini.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Sulsel telah merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi ‘Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter’. Dokumen ini memiliki empat misi utama, yang seluruhnya berorientasi pada pengurangan kemiskinan.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Ajak Pramuka Jadi Pelopor Anti-Bullying di Sekolah
Strategi penanggulangan kemiskinan tersebut difokuskan pada tiga pilar, pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat, melalui peningkatan layanan dasar, bantuan sosial berbasis data, pembangunan rumah layak huni, serta perlindungan kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan perempuan kepala keluarga.
Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat, melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, serta perluasan akses permodalan bagi usaha mikro dan sektor pertanian berbasis teknologi.
Ketiga, penurunan kantong kemiskinan, melalui intervensi wilayah berbasis data spasial, penataan kawasan kumuh, dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terisolasi.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Ajak Pramuka Jadi Pelopor Anti-Bullying di Sekolah
“Ketiga pilar ini harus didukung oleh tata kelola yang terintegrasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, data yang akurat, serta pelibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan,” jelas Fatmawati.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dan merumuskan agenda aksi yang konkret sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut.
Dengan pendekatan berbasis data, strategi yang sesuai konteks daerah, serta tata kelola yang kuat, Pemprov Sulsel optimistis target pengurangan kemiskinan, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, akan tercapai secara berkelanjutan. (Jie_e)
