Sekda Makassar Jadi Narasumber PKP Kemendagri: Urai Manajemen Mutu Birokrasi
MAKASSAR, KATABERITA.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya penerapan manajemen mutu berorientasi proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II dan III tahun 2026 di Balai Besar Pengembangan Kompetensi (BBPK) Aperatur Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) IV Kemendagri, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Rabu (16/9).
Sekda Makassar Andi Zulkifly dipercaya membawakan materi mengenai Manajemen Mutu dengan Membangun Daya Kerja yang Bermutu dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Di hadapan para peserta pelatihan, Sekda Makassar Andi Zulkifly membagikan rekam jejak kariernya yang dibangun dari tingkat bawah, mulai dari bendahara kecamatan, lurah, camat, hingga memimpin sejumlah dinas teknis sebelum dipercaya menjabat sebagai Sekda Makassar.
Berdasarkan pengalaman tersebut, Andi Zulkifly menilai pengawasan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur saat ini mengalami perubahan signifikan.
Mantan Camat Ujung Pandang ini menyebutkan keterbukaan informasi dan maraknya penggunaan media sosial membuat masyarakat semakin kritis terhadap kualitas layanan pemerintah.
“Pelayanan publik yang kita rasakan saat ini menghadapi tekanan masyarakat yang sangat tinggi. Kalau dulu kritikan agak jarang, sekarang masyarakat makin kritis. Layanan yang berbelit-belit, lambatnya respons aparatur, serta kurangnya pengawasan kini langsung disorot publik melalui media sosial,” kata Andi Zulkifly.
Lebih jauh, Andi Zul–sapaan akrabnya–menjelaskan perbedaan dasar antara organisasi privat dan instansi pemerintah. Menurutnya, jika organisasi privat berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, maka pemerintah wajib berorientasi penuh pada kepuasan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita dibayar sebagai aparatur bukan untuk mencari pendapatan sebesar-besarnya, tetapi untuk melayanan masyarakat. Karena itu, manajemen mutu menjadi komponen yang sangat penting,” tegasnya.
Andi Zul juga mengingatkan agar setiap unit kerja tidak hanya berorientasi pada hasil akhir atau formalitas dokumen reformasi birokrasi semata, melainkan harus menjaga secara konsisten setiap tahapan proses pelayanan.
“Item-item seperti kepastian biaya, lamanya waktu penyelesaian, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga standar SOP harus betul-betul kita jaga. Kita tidak boleh hanya berujung pada hasilnya, tetapi prosesnya yang harus dipastikan berjalan baik,” ujarnya.
Melalui kegiatan PKP ini, Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu berharap para pejabat pengawas yang hadir dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu secara nyata di unit kerja masing-masing guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di daerah.
“Nah, kita harap para peserta ini saat kembali ke tempat masing-masing bisa mengoptimalkan pelayanan publik sehingga warga percaya dengan tata kelola yang ada di pemerintahan,” jelasnya. (*)