Pemkot Makassar Pastikan Koperasi Merah Putih Dibentuk Secara Transparan
MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM menepis tudingan pembentukan Koperasi Merah Putih dilakukan secara sepihak.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Muhammad Rheza, menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan pengurus koperasi dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah kelurahan (muskel), tanpa intervensi dari lurah maupun aparatur pemerintah.
“Musyawarah adalah prinsip utama dalam pembentukan koperasi ini. Lurah hanya memfasilitasi dan memantau, tidak memiliki kewenangan menunjuk siapa pun. Pengurus koperasi dipilih langsung oleh masyarakat,” ujar Rheza, saat ditemui di Ruang Paripurna DPRD Kota Makassar, Rabu (28/5/2025).
Rheza menegaskan bahwa struktur pengurus koperasi terdiri dari lima pengurus inti dan tiga pengawas, yang semuanya berasal dari masyarakat. Tak satu pun berasal dari ASN atau pegawai kelurahan.
“Kami pastikan pengurus koperasi adalah warga setempat. Bahkan, keterwakilan perempuan adalah syarat mutlak dalam struktur tersebut,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa calon pengurus harus memiliki integritas, kejujuran, dan pemahaman dasar tentang koperasi.
“Mereka akan mengelola keuangan dan usaha bersama. Jadi kapasitas dan etika menjadi kunci,” lanjutnya.
Rheza melaporkan bahwa hingga saat ini, 153 koperasi telah terbentuk di seluruh kelurahan Kota Makassar. Dari jumlah itu, 149 koperasi sudah diajukan ke notaris untuk proses legalisasi akta, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Makassar. Empat koperasi lainnya masih dalam penyelesaian administratif.
Ia menegaskan bahwa percepatan ini dilakukan untuk menyiapkan kelembagaan koperasi sebelum bantuan dari pemerintah pusat disalurkan.
“Ini bukan buru-buru, tapi strategi mempercepat kesiapan. Kalau kelembagaan tidak siap, bagaimana bisa menerima bantuan pusat? Jadi kami kejar ini untuk masyarakat juga,” tegasnya.
Rheza menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain usaha simpan pinjam, koperasi akan diberdayakan untuk menjalankan program pangan murah, apotek rakyat, agen LPG, hingga mendukung program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini bukan sekadar koperasi biasa. Ini adalah pilar ekonomi kerakyatan yang akan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Terkait bantuan dari pusat, Rheza menyebut masih menunggu petunjuk teknis (juknis). Namun, seluruh proposal koperasi telah disiapkan sesuai arahan Kementerian. “Verifikasi kebutuhan akan dilakukan lebih lanjut. Kami siap,” tutupnya. (Jie_e)