Pemkot Makassar Catat Realisasi Belanja 13% di Triwulan I APBD 2026

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar melakukan rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulan pertama, di Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4).

Berdasarkan data Bappeda per 13 April 2026, serapan APBD Kota Makassar TA 2026 pada triwulan pertama baru mencapai 13,1% atau Rp551,86 miliar dari pagu anggaran Rp4,21 triliun.

Dalam arahannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran pada triwulan pertama masih perlu mendapat perhatian serius.

Meski mengalami peningkatan secara tahun ke tahun (year-on-year), angkanya dinilai belum signifikan untuk mencapai target optimal pada akhir tahun.

“Secara year-on-year memang ada peningkatan, tapi sangat tipis,” ujarnya.

“Kalau pola ini berjalan normal, kita berpotensi tidak mencapai 90 persen realisasi belanja di akhir tahun. Artinya, harus ada akselerasi di triwulan berikutnya,” tegas Munafri Arifuddin.

Munafri melihat masi ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian realisasi anggaran yang rendah.

Karena itu, ia meminta agar setiap hambatan yang terjadi dapat segera diidentifikasi secara spesifik dan tidak dianggap sebagai kendala teknis semata.

“Saya lihat masih ada yang jauh di bawah. Ini harus dipastikan kendalanya apa, supaya kita bisa kejar di triwulan berikutnya,” katanya.

Dalam forum tersebut, Munafri Arifuddin memaparkan sejumlah poin yang perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah untuk mendorong percepatan kinerja pada triwulan berikutnya.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana kerja (Renja), dan penganggaran sebagai dasar pencapaian target pembangunan.

“Kita tidak bisa hanya melihat angka. Di awal ini kita harus memastikan keselarasan antara RPJMD, Renja, dan anggaran. Ini dasar yang menentukan arah kerja kita sampai akhir tahun,” ujarnya.

Munafri Arifuddin meminta setiap OPD memastikan seluruh program yang telah direncanakan siap dijalankan dan tidak berhenti pada tahap perencanaan.

Ia juga menekankan pentingnya kelancaran penyaluran dan pelaksanaan anggaran agar tidak terhambat persoalan administratif.

“Delivery anggaran harus smooth, jangan sampai kita berhenti hanya karena persoalan teknis di perencanaan,” tegasnya.

Selanjutnya, early outcome atau dampak awal menjadi perhatian utama dalam evaluasi program. Munafri Arifuddin menekankan pentingnya mengukur sejauh mana program yang dijalankan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sejak triwulan pertama.

Ia mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga pada dampak yang dirasakan masyarakat.

Menurut dia, hasil evaluasi triwulan I akan menjadi dasar bagi langkah percepatan pada triwulan berikutnya.

“Kalau dampaknya belum terasa, ini harus kita evaluasi. Jangan sampai program yang kita jalankan justru tidak dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

“Ini harus jadi evaluasi yang kuat. Setelah ini akan kita bahas bersama tim ahli untuk memastikan langkah percepatan bisa berjalan maksimal,” lanjutnya.