Pemkot-DPRD Makassar Matangkan Anggaran 2027, Program Prioritas dan Pengentasan Kemiskinan Jadi Perhatian

Pemkot-DPRD Makassar Matangkan Anggaran 2027, Program Prioritas dan Pengentasan Kemiskinan Jadi Perhatian

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran Tahun 2027 dengan memastikan program prioritas pembangunan tetap mendapat dukungan pendanaan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027, yang dirangkaikan dengan penandatanganan persetujuan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11) malam.

Turut hadir Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Makassar.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan anggaran 2027.

Mewakili Banggar, Ray Suryadi Arsyad mengatakan, secara prinsip rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.

Meski demikian, Banggar memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), terutama menyangkut efektivitas belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas setiap perangkat daerah.

“Kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah,” ujarnya.

Ray menjelaskan, penyesuaian belanja yang dilakukan TAPD harus tetap mempertimbangkan kebutuhan faktual di lapangan.

Efisiensi anggaran, menurutnya, tidak boleh menghambat pelaksanaan program prioritas dan kegiatan mendesak yang telah direncanakan dalam RKPD 2027 maupun RPJMD Kota Makassar 2025–2029.

Banggar juga mengapresiasi koordinasi TAPD bersama perangkat daerah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mendukung validasi dan akurasi data penyusunan anggaran.

Selain efektivitas belanja, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026 yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya turut menjadi perhatian.

Banggar meminta agar penggunaan SiLPA dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel sehingga anggaran tersebut dapat kembali memberikan manfaat melalui pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Penambahan alokasi anggaran bagi perangkat daerah juga dinilai perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan kemampuan penyerapan anggaran serta keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang masih berjalan pada 2026.

Lebih lanjut, Banggar menekankan pentingnya dukungan anggaran terhadap perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperbaiki kualitas pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

“Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” jelasnya.

Hasil pembahasan Banggar bersama TAPD dan perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen KUA-PPAS sebelum memasuki tahapan pembahasan anggaran berikutnya.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap kebijakan fiskal Pemkot Makassar pada 2027 dapat disusun lebih terarah, dengan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan program pembangunan.

Dengan demikian, pengalokasian anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan belanja, tetapi juga mampu mendorong pencapaian target pembangunan serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga