Pemkot dan DPRD Makassar Godok Ranperda Jamsostek, Ojol hingga Nelayan Jadi Sasaran Perlindungan

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Regulasi tersebut disiapkan sebagai payung hukum agar akses jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga menjangkau pengemudi ojek daring (ojol), nelayan, buruh harian lepas, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pekerja sosial keagamaan.
Pembahasan Ranperda tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11) malam.
Munafri mengatakan, penyusunan Ranperda Jamsostek merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh pekerja, khususnya mereka yang berada di sektor informal dan kelompok rentan, memperoleh perlindungan serta kepastian hukum.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Munafri.
Menurutnya, melalui regulasi tersebut, pemerintah ingin memperkuat penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT).
Upaya tersebut melanjutkan program perlindungan yang selama ini dijalankan Pemkot Makassar. Hingga saat ini, tercatat sekitar 81 ribu pekerja rentan di Makassar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menghadirkan program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua kepada 45 ribu pekerja rentan.
“Langkah ini memperkuat berbagai upaya yang telah kita lakukan di Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menjelaskan, pembentukan regulasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ia menilai, program Makassar Berjasa yang telah berjalan perlu diperkuat melalui landasan hukum berupa peraturan daerah agar keberlangsungannya tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif dan dinamika penganggaran setiap tahun.
“Ranperda ini menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” katanya.
Fahrizal menjelaskan, penyusunan Ranperda tersebut juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dalam hasil pencermatan Pansus, Ranperda tersebut mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni JKK, JKM, JHT, Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Kelima program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dihadapi pekerja, mulai dari kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, masa pensiun, hingga kehilangan pekerjaan.
Cakupan perlindungannya juga diarahkan untuk menjangkau berbagai kategori pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia, hingga pekerja sosial keagamaan.
Secara khusus, pansus memberi perhatian terhadap pekerja sosial keagamaan yang selama ini turut berkontribusi dalam pelayanan masyarakat, tetapi belum sepenuhnya memiliki akses terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kelompok tersebut meliputi imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu, serta pekerja sosial keagamaan lainnya.
Menurut Fahrizal, pemberian bantuan iuran bagi kelompok tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi mereka sekaligus upaya mewujudkan keadilan sosial.
Selain itu, pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas, dan pelaku UMKM juga menjadi kelompok yang didorong untuk mendapatkan akses perlindungan.
Ranperda tersebut turut mengatur peran pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan melalui penyusunan kebijakan, perencanaan, pengalokasian anggaran, pembinaan, hingga pengawasan.
Bagi sektor swasta, Pansus mengusulkan agar bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di daerah.
Sementara pada sektor konstruksi, penyedia jasa didorong memenuhi kewajiban perlindungan JKK dan JKM bagi pekerja yang terlibat dalam proyek.
Adapun bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah diharapkan berperan memberikan informasi mengenai prosedur penempatan serta memastikan perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan sebelum keberangkatan.
Salah satu substansi penting lainnya adalah pengaturan perlindungan pekerja rentan melalui skema bantuan iuran.
Dalam draf Ranperda, calon penerima dipersyaratkan berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Makassar yang dibuktikan dengan KTP elektronik, serta belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lain.
Penetapan penerima bantuan juga diarahkan untuk mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia, dan kondisi disabilitas.
Prioritas diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, Ranperda tersebut juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah koordinasi Wali Kota.
BPJS Ketenagakerjaan nantinya diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
Fahrizal menegaskan, Ranperda ini tidak sekadar mengatur perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang melibatkan tanggung jawab pemerintah daerah, kewajiban pemberi kerja, dukungan pendanaan, serta pengawasan.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tandasnya.