Pemerintah Kota Makassar meluncurkan Program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial)
MAKASSAR, KATABERITA.CO – Pemerintah Kota Makassar meluncurkan Program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja rentan. Program ini merupakan bagian dari janji politik pasangan Wali Kota–Wakil Wali Kota Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham dalam mewujudkan Sapta Unggulan.
Launching berlangsung di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa (30/9/2025), dihadiri jajaran Forkopimda, kepala SKPD, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa.
Munafri menegaskan, program ini lahir untuk memberikan kepastian kerja dan perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor perdagangan dan jasa. “Dengan Makassar Berjasa, pemerintah kota hadir memberikan jaminan agar pekerja bisa lebih tenang, dan keluarganya terlindungi,” ujarnya.
Hingga kini, Pemkot bersama BPJS Ketenagakerjaan telah mencakup lebih dari 81 ribu pekerja rentan atau 63 persen dari target. Munafri menginstruksikan camat dan lurah bergerak cepat agar cakupan segera penuh, bahkan menekankan seluruh pekerja konstruksi wajib terdaftar sebelum pencairan proyek. Tahun depan, program ini juga akan menambahkan jaminan hari tua.
Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menilai program ini sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi pekerja formal, informal, maupun rentan. “Jaminan sosial bukan hanya soal keselamatan kerja, tetapi juga masa depan. Pemerintah berkomitmen agar warga Makassar bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan sejahtera,” katanya.
Kepala Disnaker Makassar, Nielma Palamba, menyebut capaian Universal Coverage Jamsostek di Makassar sudah mencapai 63,47 persen, melampaui target nasional 57,10 persen. Hingga Agustus 2025, sebanyak 263 ribu pekerja sudah terlindungi dengan total manfaat klaim Rp387,4 miliar.
Pemkot menargetkan tambahan 45 ribu pekerja rentan akan terdaftar pada Oktober ini. Nielma menegaskan, capaian tersebut membuktikan keseriusan Pemkot memperluas perlindungan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.