Munafri Hadiri Sarasehan Nasional BPIP, Tegaskan Pancasila Haluan Pembangunan
JAKARTA, KATABERITA.CO — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya konsistensi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sarasehan Nasional bertema ‘Perubahan Geopolitik Global dalam Peluang Menuju Indonesia Raya, di Ruang Nusantara IV, Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (20/5).
Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan MPR RI, yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman geopolitik dan kebangsaan di kalangan pimpinan daerah, sebagai bagian dari upaya menyatukan langkah menuju pembangunan nasional yang berlandaskan ideologi negara.
Munafri menyebut forum tersebut sebagai ruang strategis yang mempertemukan perspektif nasional dan lokal dalam menghadapi tantangan global.
Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, tangguh, dan berdaya saing.
“Forum ini tidak hanya memperkaya wawasan geopolitik, tetapi juga menegaskan bahwa ideologi Pancasila harus menjadi haluan utama dalam merumuskan setiap kebijakan, baik nasional maupun daerah,” ujar politisi Golkar itu.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa semata-mata dilihat dari aspek ekonomi dan infrastruktur. Lebih dari itu, penguatan ideologi bangsa harus menjadi pondasi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita tidak bisa abai terhadap perubahan global yang cepat. Justru di tengah tantangan tersebut, kita harus kembali pada nilai-nilai kebangsaan sebagai pijakan yang kokoh,” tegasnya.
Kehadiran Munafri dalam sarasehan ini sekaligus menjadi simbol keterlibatan aktif Pemerintah Kota Makassar dalam agenda strategis kenegaraan, terutama dalam penguatan ideologi dan karakter kebangsaan.
“Saya percaya, Pancasila adalah kompas moral dan arah pembangunan. Maka, sudah seharusnya seluruh kebijakan di daerah berpijak pada nilai-nilainya,” tutupnya. (Jie_e)