Munafri Arifuddin Dukung Sensus Ekonomi 2026, Jadi Fondasi Kebijakan dan Investasi Kota Makassar

MAKASSAR, KATABERITA.CO — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (10/6).

Kegiatan tersebut menandai dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara nasional untuk menghimpun data komprehensif mengenai kondisi dan aktivitas perekonomian Indonesia.

Pencanangan dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Makassar.

“Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi riil perekonomian masyarakat dan berbagai sektor pembangunan di Kota Makassar,” ujar Munafri.

Menurutnya, kebutuhan terhadap data yang akurat, lengkap, dan mutakhir semakin penting di tengah perkembangan ekonomi yang terus bergerak dinamis, mulai dari pertumbuhan UMKM, ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital.

Ia mengatakan hasil sensus akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.

“Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha,” katanya.

Munafri menjelaskan, hasil sensus akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi sektor unggulan, hingga tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, lanjut dia, Makassar membutuhkan data yang valid untuk mendukung proses perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dengan data yang kuat, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk dikembangkan sekaligus menentukan intervensi yang tepat bagi sektor yang masih memerlukan dukungan.

“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi misi strategis nasional untuk memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” jelasnya.

Munafri menambahkan, data hasil sensus juga akan menjadi referensi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus guna menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

“Data sensus ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah.

Menurut Amalia, pencanangan tersebut menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan sensus yang akan dilaksanakan secara nasional.

“Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” kata Amalia.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan data akurat, komprehensif, dan mutakhir mengenai berbagai aktivitas usaha di Indonesia.

Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang terus bertumbuh.

Amalia menekankan bahwa keberhasilan sensus membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, perangkat daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat,” ujarnya.

Untuk mendukung sosialisasi pelaksanaan sensus, BPS RI mengusung kampanye nasional bertajuk TIR, akronim dari Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.