0%
logo header
Sabtu, 27 April 2024 16:42

Liberti Sitinjak Pimpin Upcara HBP ke-60, Tegangan Hal Ini ke Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel

Liberti Sitinjak Pimpin Upcara HBP ke-60, Tegangan Hal Ini ke Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak Pimpin Upacara HBP ke-60 di Lapangan Rutan Kelas I Makassar, Sabtu (27/4)

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Sebagai puncak serangkaian kegiatan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-60, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menggelar upacara HBP di Lapangan Rutan Kelas I Makassar, Sabtu (27/4).

Bertindak sebagai Inspektur upacara Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel Liberti Sitinjak. Kata dia, membacakan sambutan Menkumham mengingatkan agar seluruh jajaran Pemasyarakatan tetap menjadi insan Pemasyarakatan yang senantiasa berkinerja tinggi, menjaga integritas dan berbudaya anti korupsi, semangat bekerja dengan penuh dedikasi dan pantang menyerah, berikan darmabaktimu melalui pengabdian yang terbaik serta menyumbang berbagai prestasi seraya menghindarkan diri menjadi perilaku kurang terpuji

“27 April 1964 sampai dengan 27 April 2024 bukanlah suatu perjalanan yang singkat. 60 tahun umur pemasyarakatan saat ini merupakan Perjalanan panjang yang telah dilewati menjadi landasan untuk kita mempersiapkan langkah-langkah kedepan dalam menghadapi perkembangan dinamika pidana di Indonesia,” ujar Kakanwil saat membacakan sambutan Menkumham Yasonna H. Laoly.

Baca Juga : 18 Daerah di Sulsel Terima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM

Liberti Sitinjak menegaskan berbagai permasalahan dan pencapaian yang silih berganti kian mendewasakan dan menguatkan institusi ini.

Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Ke-60 dengan tema Pemasyarakatan PAST/Berdampak bukanlah kegiatan seremonial semata, tapi ini adalah bentuk komitmen kita untuk menjawab berbagai tantangan kedepan, selaras dengan arah dan tujuan undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam beberapa kesempatan telah disampaikan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka Kumham harus siap dengan berbagai perubahan paradigma.

Baca Juga : Makassar Raih Penghargaan Kota Peduli HAM 2023

“Kita semua patut bersyukur dan berbahagia, bahwa Undang• Undang Pemasyarakatan memandatkan bahwa pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan berdasarkan asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta profesionalitas,” ungkapnya.

“Hal ini sesuai dengan way of life bangsa kita yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia,” tambahnya.

Baca Juga : Gelar Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan Bagi Pelaku UMK Sulsel, Begini Amanat Liberti Sitinjak

Lebih jauh Liberti Sitinjak mengatakan, pemasyarakatan telah memiliki peran yang sentral dalam upaya penjaminan hak pada mereka yang dikenakan upaya paksa, pembinaan bagi para pelanggar hukum dan secara signifikan terlibat dalam upaya memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Hal lni merupakan tantangan tugas yang tidak ringan. Juga dibutuhkan human capital atau aparatur penyelenggaraan tugas Pemasyarakatan yang memiliki motivasi, etas kerja, dan jiwa pengabdian yang mendalam.

Disisi lain, Kakanwil Liberti mengakui dalam upaya memperkecil risiko terhadap peran besar Pemasyarakatan, selalu ditekankan, laksanakan Deteksi dini pada semua aspek dan semua lini, sinergikan dengan stakeholder terkait, dan ambil tindakan tegas secara terukur dan sesegera mungkin untuk mengantisipasi atau meminimalisir hal-hal yang berpotensi menjadi hambatan dalam pelakasanaan tugas.

Baca Juga : 34 Narapidana di Sulsel Terima Remisi Khusus Hari Raya Nyepi

“Setiap langkah dan pengambilan keputusan kita selalu sandarkan pada prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri secara umum selama setahun kebelakang sudah cukup baik, Pembinaan telah dilakukan sesuai dengan UU Pemasyarakatan.

Disiai lain juga telah dilakukan Inovasi -Inovasi Untuk meningkatkan pelayanan dan melaksanakan Pengawasan sesuai standar Pemasyarakatan, dengan melakukan deteksi dini terhadap pergerakan Warga Binaan untuk menghindari hal-hal yang merugikan.

Baca Juga : 34 Narapidana di Sulsel Terima Remisi Khusus Hari Raya Nyepi

“Selama setahun ini tidak ada Hal – Hal yang harus di atensi secara Khusus karena secara berkelanjutan kanwil Sulsel melakukan pengawasan Dan mengevaluasi Pelaksanaannya,” kata Liberti.

Pada akhirnya, Liberti Sitinjak mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh elemen masyarakat beserta instansi terkait, yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Termasuk, Pimpinan Pemerintah Daerah, Kakanwil ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja sama serta dukungan yang diberikan kepada Satuan Kerja Pemasyarakatan di daerah.

“Sebuah kehormatan bagi kami dapat berkolaborasi, dan inilah wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakatnya yang sedang menjalani pidana di Lapas/Rutan. Beragam kontribusi serta dukungan terhadap kegiatan pembinaan, pembimbingan serta dukungan fasilitatif lainnya. Semoga menjadi ladang amal kebaikan bagi kepala daerah, dan kita harap program ini terus berjalan berkesinambungan,” pesannya.

Baca Juga : 34 Narapidana di Sulsel Terima Remisi Khusus Hari Raya Nyepi

Upacara HBP ke-60 turut dihadiri para pejabat Kanwil Sulsel, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Forkopimda Sulsel dan para pegawai baik Kanwil Sulsel dan UPT sekitar kota Makassar, Dharma Wanita Pengayoman Kanwil Sulsel.