Lantik 369 Kepala Sekolah, Munafri Tegaskan SPMB Harus Bersih dan Bebas Titipan
MAKASSAR, KATABERITA.CO — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melantik dan mengukuhkan 369 kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa (23/6).
Dalam pelantikan tersebut, Munafri memberikan penekanan khusus kepada para kepala sekolah untuk mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari praktik titip-menitip maupun berbagai bentuk kecurangan.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan Kota Makassar.
Selain menandai pengukuhan dan pergeseran kepala sekolah secara menyeluruh setelah sekitar satu dekade, kegiatan tersebut juga berlangsung di tengah pelaksanaan SPMB yang sedang berjalan.
Sebanyak 369 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas 314 kepala sekolah SD dan 55 kepala sekolah SMP.
Seluruhnya telah melalui tahapan seleksi yang meliputi uji kompetensi, wawancara mendalam, hingga penelusuran rekam jejak.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
“Tugas berat dan tanggung jawab besar sudah menanti di depan mata. Ini, sebuah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan,” kata Munafri.
Khusus terkait SPMB, Munafri mengingatkan agar seluruh kepala sekolah memastikan proses penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai aturan dan tidak dicederai oleh praktik-praktik yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
“Saya tidak ingin lagi mendengar ada praktik-praktik curang. Sekolah adalah laboratorium moral, bukan pasar memperjualbelikan kebutuhan sekolah,” tegasnya.
Menurutnya, proses penerimaan murid merupakan pintu awal dalam sistem pendidikan.
Karena itu, integritas seluruh pihak yang terlibat harus dijaga agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi calon peserta didik.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta seluruh verifikator sekolah menjalankan tugas verifikasi dan validasi data pendaftar secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya meminta seluruh verifikator sekolah menjalankan proses verifikasi dan validasi data pendaftar secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuh Appi.
Selain mengawal pelaksanaan SPMB, Munafri meminta para kepala sekolah yang baru dilantik segera melakukan pembenahan data kepegawaian di sekolah masing-masing.
Menurutnya, validitas data menjadi dasar penting dalam pengelolaan pendidikan yang lebih baik.
“Tugas ini, menjadi prioritas pertama yang harus dikerjakan sesaat setelah para kepala sekolah kembali ke sekolah masing-masing,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar sekolah menjadi ruang belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan.
“Kita harus memastikan tidak ada anak Makassar yang putus sekolah. Pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik,” katanya.
Untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif, Munafri menyatakan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap sektor pendidikan.
Ia bahkan berencana mengumpulkan kepala sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP setiap bulan untuk membahas berbagai persoalan pendidikan secara detail.
“Saya ingin mendengar kalau orang bertanya di mana pendidikan terbaik di Indonesia, jawabannya ada di Kota Makassar,” katanya.
Usai pelantikan, Munafri menegaskan bahwa pengukuhan kepala sekolah kali ini merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola pendidikan di Kota Makassar.
Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia sekaligus amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kita harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Karena itu dunia pendidikan harus ditata dengan sangat baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu mengatakan pelantikan kepala sekolah menjadi bagian dari agenda prioritas penataan birokrasi yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Makassar.
Ia juga mengapresiasi peran media yang selama ini turut mengawal proses penataan birokrasi, termasuk tahapan validasi data kepala sekolah yang berlangsung cukup panjang hingga akhirnya berujung pada pelantikan massal tersebut.
“Harapan kami sinergi yang harmonis dengan media dapat terus terjalin, baik dalam menyebarluaskan informasi pembangunan maupun memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik Pemerintah Kota Makassar,” tutupnya. (*)