Komisi B DPRD Makassar Kawal Optimalisasi PAD
MAKASSAR, KATABERITA.CO — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan komitmennya menjadi garda terdepan dalam mengawal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), para legislator menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap sektor-sektor pajak yang masih menyimpan potensi besar namun belum tergarap maksimal.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, mengatakan pihaknya tidak ingin target PAD hanya sekadar tercapai di atas kertas. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan seluruh potensi pendapatan daerah benar-benar dimaksimalkan, terutama dari sektor-sektor baru yang pertumbuhannya pesat.
“Target PAD bukan sekadar angka yang harus dikejar, tapi komitmen bersama. Kami ingin memastikan realisasi berjalan sesuai rencana, bahkan kalau bisa melampaui target. Sektor perhotelan sudah mulai bergairah, tapi peluang terbesar justru ada di sektor lain yang tumbuh cepat,” ujar Ismail, Kamis (21/8).
Ismail menyoroti maraknya alih fungsi rumah menjadi tempat usaha, seperti warung kopi, kafe, dan rumah makan. Ia menilai tren tersebut harus diimbangi dengan kepatuhan pajak agar potensi penerimaan daerah tidak hilang.
“Sekarang banyak tempat usaha tumbuh di Makassar, tapi jangan sampai berkembang di atas kelalaian pajak. Semua pelaku usaha harus tertib pajak,” tegasnya.
Selain sektor kuliner, Komisi B juga menyoroti keberadaan reklame yang sudah tidak produktif namun masih berdiri di sejumlah titik kota. Kondisi itu dianggap sebagai pemborosan ruang publik sekaligus potensi kebocoran PAD.
“Masih banyak reklame yang tidak lagi digunakan, tapi belum ditertibkan. Ini harus segera diselesaikan agar tidak terjadi kebocoran pendapatan daerah,” tambah Ismail.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah, mengakui bahwa masukan dari DPRD menjadi dorongan penting bagi pihaknya untuk memperkuat sistem pengawasan dan penataan pajak daerah.
“Komisi B punya fungsi pengawasan sekaligus memberikan dorongan agar kami lebih memperkuat penataan. Sinergi ini yang membuat pengelolaan PAD bisa lebih solid,” ujar Andi Asminullah.
Ia mengungkapkan, capaian PAD dalam dua bulan terakhir menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, pajak daerah telah mencapai Rp940 miliar, sementara total PAD menembus Rp1,14 triliun. Meski demikian, Andi menegaskan pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan capaian tersebut.
“Angka ini memang progres yang baik, tapi tetap perlu dijaga dengan pengawasan yang lebih ketat. Kalau tidak dikawal, tren positif ini bisa melambat,” jelasnya.
Komisi B dan Bapenda berkomitmen melanjutkan sinergi dalam pengawasan dan optimalisasi penerimaan daerah agar Makassar mampu mencapai target PAD secara berkelanjutan dan akuntabel. (*)