Gubernur Andi Sudirman Paparkan Strategi Antikorupsi Sulsel di Hadapan KPK

JAKARTA, KATABERITA.CO — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, memaparkan strategi antikorupsi Pemerintah Provinsi Sulsel dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulsel Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis (15/5).

Dalam agenda yang dihadiri para kepala daerah se-Sulsel tersebut, Andi Sudirman menekankan pentingnya perencanaan matang sebagai kunci utama dalam pencapaian visi dan misi pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi pemerintahan adalah perencanaan yang matang,” ujar Andi Sudirman.

“Seperti kata pepatah, if you fail to plan, you are planning to fail.”

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel telah mengimplementasikan berbagai program pencegahan korupsi melalui delapan area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Salah satu langkah konkret yang diuraikannya adalah transformasi digital dalam berbagai sektor pelayanan publik.

Langkah tersebut mencakup digitalisasi pengadaan barang dan jasa, penerapan sistem smart school di bidang pendidikan, serta inovasi pelayanan kesehatan melalui layanan bergerak.

Di bidang tata kelola kepegawaian, Pemprov Sulsel juga telah menerapkan sistem smart office yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja fleksibel dengan pola work from anywhere (WFA).

Pemprov Sulsel juga berhasil menekan belanja pegawai hingga di bawah 30 persen dari total anggaran daerah. Gubernur menegaskan bahwa efisiensi dan integritas tetap menjadi fokus utama pemerintahan.

“Prinsip kami adalah fokus pada program yang berdampak langsung ke masyarakat. Kolaborasi, konsistensi, dan optimalisasi pendapatan menjadi kunci pelaksanaan program yang berintegritas,” tegasnya.

Andi Sudirman juga menyinggung efektivitas program Pendampingan Keluarga yang digagas KPK dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi di tingkat akar rumput, yang menurutnya sangat membantu membentuk budaya integritas sejak dini.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, mengapresiasi pendekatan strategis yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel.

“Saya mengapresiasi gagasan dan pola pikir Bapak Gubernur Sulsel. Ini bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lain tentang pentingnya merencanakan dengan baik, menjaga penganggaran agar tidak berlebihan, dan mengutamakan tata kelola yang efisien,” tuturnya.

Edi menegaskan bahwa perencanaan yang baik bukan hanya soal teknis pemerintahan, tetapi juga mencerminkan integritas dari seorang kepala daerah dalam menjalankan amanah publik. (Jie_e)