DLH Makassar Gelontorkan Anggaran Rp20 Miliar, Tambah Armada Sampah

DLH Makassar Gelontorkan Anggaran Rp20 Miliar, Tambah Armada Sampah

MAKASSAR, KATABERITA.CO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar menggelontorkan anggaran Rp20 miliar pada Perubahan APBD 2025 untuk penambahan armada sampah.

Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani masalah persampahan yang terjadi di Kota Makassar.

Selain mengadakan 50 unit motor sampah dan delapan mobil kontainer, DLH juga menyiapkan telah program skala besar untuk penanganan persampahan.

“Lewat skema APBD Perubahan. Kami di DLH akan melakukan pengadaan 50 unit motor pengangkut sampah dan delapan unit mobil sampah kontainer tertutup,” kata Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, belum lama ini.

Selain penguatan regulasi, DLH juga akan melakukan peremajaan terhadap armada sampah yang kondisinya sudah tidak layak.

Motor sampah rencananya akan ditempatkan di Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dengan desain modifikasi khusus agar lebih efektif.

TPS3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

“Motor dan mobil akan kami lengkapi jaring penutup agar sampah tidak lagi berterbangan di jalan. Dengan begitu, kita menghadirkan praktik pengangkutan sampah yang lebih baik dan bersih,” ujarnya.

Selain itu, 10 ribu eco enzyme, 100 ribu biopori, 20 ribu maggot, jugq akan digulirkan sebagai solusi pengolahan sampah organik.

Kata Helmy, seluruh program ini direncanakan berjalan masif mulai setelah APBD Perubahan ketuk palu dan akan berlanjut hingga 2026 mendatang.

Ini merupakan langkah nyata menuju target Makassar Bebas Sampah 2029.

“Sejalan dengan target Makassar Bebas Sampah 2029, tahun ini Pemkot menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari regulasi, peremajaan armada, hingga inovasi teknologi ramah lingkungan,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan sampah kini diarahkan sesuai mandat pemerintah pusat, yakni terbagi ke dalam tiga tahapan: hulu, media, dan hilir.

Di bagian hulu, Pemkot Makassar sudah menerbitkan Perwali 13/2025 tentang retribusi persampahan.

Selain itu, Pemkot Makassar akan segera mengeluarkan edaran mengenai kewajiban pemilahan sampah rumah tangga.

“Ini menjadi pijakan awal agar masyarakat ikut berperan aktif sejak dari sumber sampah,” jelas Helmy.

Armada baru maupun sarana pengolahan sampah ini nantinya akan didistribusikan ke 153 kelurahan dan TPS3R, bahkan bisa dialokasikan ke kecamatan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Semua langkah ini adalah bagian dari strategi besar Pemkot menuju Makassar Bebas Sampah. Kami ingin memastikan masyarakat merasakan perubahan nyata, baik dari sisi layanan pengangkutan, maupun pengelolaan sampah berbasis lingkungan,” terangnya.

Ia mengungkapkan pihaknya kini fokus pada penguatan pengelolaan persampahan dari hulu hingga hilir.

Salah satunya dengan mengaktifkan kembali bank sampah berbasis RT/RW yang terintegrasi dengan program Tanami Tanata dan urban farming.

“Pak Wali sudah menginstruksikan agar setiap RTRW mulai melakukan pengolahan sampah, baik melalui biopori, ecoenzym, maggot, maupun komposter,” ujar Helmy.

“Semua ini akan kita integrasikan dengan gerakan urban farming yang sudah kita inisiasi,” tambahnya.

Untuk mendukung target capaian 51,2% pengelolaan sampah pada 2025, DLH juga tengah menyiapkan 10 ribu komposter rumah tangga, 100 ribu biopori, dan pengembangan sentra maggot.

Sentra ini akan mulai dibangun di beberapa kecamatan, seperti Panakkukang yang telah disiapkan pasca kunjungan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin beberapa waktu lalu.

Helmy menegaskan, penguatan pengolahan sampah tidak hanya dilakukan di daratan, tetapi juga di pulau-pulau.

Beberapa metode seperti penggunaan insinerator berstandar lingkungan juga tengah dikaji untuk pengelolaan residu sampah.

Target besarnya adalah Makassar Bebas Sampah 2029.

“Karena itu, semua upaya baik pengurangan di sumber, pengolahan, hingga penyediaan sarana harus kita kerjakan masif mulai 2025 hingga 2026 mendatang,” pungkasnya.

Berita Terkait
Baca Juga