BI dan Pemprov Sulsel Perkuat Ketahanan Pangan Sulampua lewat GPIPS 2026
MAKASSAR, KATABERITA.CO — Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah merespons tantangan distribusi serta gejolak harga pangan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) melalui strategi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10).
Penyelenggaraan GPIPS Sulampua 2026 menjadi gelaran keempat dalam rangkaian GPIPS nasional setelah Sumatera, Jawa, dan Bali–Nusa Tenggara. Langkah ini ditujukan menjaga inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) berada dalam sasaran 3,0–5,0%.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, mengungkapkan penguatan ketahanan pangan di wilayah kepulauan Sulampua ditopang oleh kerangka Tallukarsa Pangan Sulampua yang mencakup tiga pilar utama: Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
“Success story tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Thomas.
Pilar Karsa Daya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan lewat dukungan sarana prasarana serta pembiayaan perbankan bagi petani dan nelayan.
Sementara Karsa Sambung memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) dan konektivitas distribusi, salah satunya melalui pelepasan armada Mini Distribution Centre (MDC) TPID Kota Makassar.
Adapun Karsa Tata mendorong penguatan kelembagaan melalui business matching kelompok tani dengan KDMP dan SPPG sebagai offtaker, Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG, hingga pengembangan Neraca Pangan bersama Bapanas.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam merumuskan langkah strategis sektor pangan.
“Melalui GPIPS Sulampua 2026, kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, seperti perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik dan pembiayaan perbankan,” kata Fatmawati.
Dukungan sektor produksi juga ditegaskan oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, yang menyampaikan komitmen pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan nasional.
“Jadi pemerintah memfokuskan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, penambahan alokasi, hingga penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa membebankan tambahan APBN demi menekan biaya produksi petani,” jelas Amran.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dradjad Hari Wibowo, menggarisbawahi pentingnya alokasi investasi pangan yang inklusif agar langsung menjangkau para pelaku usaha mikro seperti petani dan nelayan di wilayah Sulampua.
Rangkaian acara ini turut diisi dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sulampua yang dipimpin Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan.
Pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan lima komitmen bersama bertajuk Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua.
Komitmen tersebut mencakup Penguatan produksi pangan adaptif iklim serta modernisasi sektor pertanian dan perikanan.
Pengembangan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk. Perluasan akses pembiayaan perbankan bagi para petani dan nelayan.
Penguatan kualitas data stok dan pelaksanaan operasi pasar di wilayah 3T berbasis Early Warning System (EWS) serta neraca pangan dan Penguatan konektivitas antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan secara berkelanjutan. (*)