MAKASSAR, KATABERITA.CO – Sebanyak 16 SD-SMP yang ada di Kota Makassar meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Sekolah Adiwiyata Nasional.
Diantaranya, penghargaan Adiwiyata Mandiri yaitu UPT SPF SDN Mangkura 2, UPT SPF SD Inpres Malengkeri Bertingkat, UPT SPF SDN Borong, UPT SPF SD Inpres Unggulan BTN Pemda, SMK Kehutanan Negeri Makassar, dan UPT SPF SDN Rappocini
Sedangkan yang meraih penghargaan Adiwiyata Nasional adalah SD Kristen Methodist, UPT SPF SD Inpres Banta Bantaeng I, UPT SPF SD Inpres Hartaco Indah, UPT SPF Inpres Tamajene.
Baca Juga : Pjs Wali Kota Tekankan Profesionalisme dan Integritas kepada 1.877 Pengawas TPS se-Kota Makassar
UPT SPF SD Inpres Tamangapa, UPT SPF SDN Balang Baru 1, UPT SPF SDN Komp Sambung Jawa, UPT SPF SDN Sudirman II, UPT SPF SDN Tanggul Patompo II, dan UPT SPF SMPN 2 Makassar.
Didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar Muhyiddin, Perwakilan Kepala Sekolah, menemui Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis di Rumah Jabatan Wali Kota, Sabtu (28/9) malam.
Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis mengapresiasi capaian yang diraih.
Baca Juga : Pjs Wali Kota Makassar Hadiri Sertijab Komandan Lantamal VI
“Ini menunjukkan bahwa sekolah sudah on track, dalam mengubah mindset anak didik, mampu membentuk karakter anak anak sejak dini, untuk lebih peduli lingkungan dan kebersihan,” kata Arwin Azis.
Arwin Azis juga menambahkan bahwa hal ini juga menunjukkan sekolah bukan hanya tempat untuk mengikuti proses belajar mengajar, tetapi juga telah mampu mencetak manusia-manusia yang berintelektual dengan karakter yang kuat, menjadi generasi muda yang diharapkan untuk Indonesia emas.
Sementara itu perwakilan dari sekolah, Kepala Sekolah SDN Komp Sambung Jawa, Fahmawati menyampaikan hal senada terkait perubahan sikap dari anak didik, yang menjadikan mereka sebagai karakter yang lebih peduli.
Baca Juga : Tinjau Gudang Logistik KPU, Pjs Wali Kota Makassar Pastikan Keamanan Pilkada
“Berbagai proses penilaian telah dilalui, dan bukan menjadi hal yang mudah. Diawali dengan perencanaan, dilanjut dengan analisis lingkungan hingga pada verifikasi lapangan,” tuturnya.
Hal ini pun melibatkan beberapa kementerian diantaranya kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan tentunya Kementerian Pendidikan.
“Ini hasil perjuangan yang tidak mudah, melibatkan banyak unsur, dan partisipasi dari murid, guru, orang tua murid, OPD, NGO, kepolisian, dan berbagai unsur lainnya,” tutup Fahmawati.
